POJOKSATU.id - Gelombang operasi tangkap tangan (OTT) terhadap kepala daerah kembali jadi sorotan.
Fenomena yang terus berulang ini memantik respons keras dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian.
Di tengah maraknya kasus korupsi yang menjerat pejabat daerah, Tito justru melontarkan pertanyaan yang menohok publik.
Baca Juga: Perbaikan Jalan di Cirebon Dikebut, Betonisasi Dominasi Proyek 2026
Ia menyinggung langsung peran masyarakat dalam proses pemilihan kepala daerah melalui Pilkada.
"Jawab saya cuma satu aja, dia yang milih siapa, udah gitu aja, yang milih siapa? Rakyat. Iya kan?" kata Tito dikutip Pojoksatu.id dari Keterangannya di DPR 13/4/2026.
Pernyataan itu menegaskan bahwa kepala daerah yang tersandung kasus hukum merupakan hasil dari pilihan demokrasi.
Namun, Tito tidak berhenti di situ. Ia juga mempertanyakan efektivitas sistem Pilkada langsung yang selama ini dijalankan.
Baca Juga: Yai Mim yang Viral Berseteru dengan Tetangga Meninggal Dunia di Tahanan Polresta Malang
"Artinya apa? Apakah ini ada hubungannya dengan kaitan dengan mekanisme rekrutmen pilkada langsung?" katanya.
Menurutnya, sistem tersebut belum tentu mampu melahirkan pemimpin yang berkualitas. Ia menilai ada celah yang perlu dievaluasi secara serius.
"Dan ternyata gak menjamin ada pemimpin yang bagus. Ada pemimpin yang bagus, ada juga yang begini," sambungnya.
Baca Juga: Perbaikan Jalan di Cirebon Dikebut, Betonisasi Dominasi Proyek 2026
Lebih jauh Tito menyoroti kemungkinan adanya kelemahan dalam mekanisme rekrutmen politik yang berlaku saat ini.
“Mungkin salah satunya mekanisme rekrutmen yang selama ini digunakan. Mereka semua adalah hasil dari pemilihan langsung pilkada," katanya.
Ia juga menyinggung tingginya biaya politik sebagai salah satu faktor yang berpotensi mendorong praktik korupsi.
"Di satu sisi ada baik, ada positifnya, ada juga negatifnya, di antaranya biaya politik yang mahal dan tidak menjamin yang terpilih ternyata orang yang baik,”katanya.
Baca Juga: Yai Mim yang Viral Berseteru dengan Tetangga Meninggal Dunia di Tahanan Polresta Malang
Fenomena ini menjadi alarm keras bagi semua pihak termasuk masyarakat sebagai pemilih, untuk lebih selektif dalam menentukan pemimpin daerah.***
