POJOKSULSEL, MAKASSAR - Organisasi Persatuan Kusta Perjuangan Sulawesi Selatan (PKPSS) melakukan penandatanganan MoU dengan Dinas Pendidikan Kota Makassar tentang pendidikan penyetaraan inklusi.
Penandatanganan itu terkait kerjasama Dinas Pendidikan Kota Makassar Perjanjian Kerjasama Pendidikan Penyetaraan Inklusi atas Pendidikan bagi anak disabilitas untuk mendapatkan pendidikan yang bermutu, Jumat (12/5/2023).
Dalam MoU ini, Kadis Pendidikan Kota Makassar H. Muhyiddin menerima Kunjungan Abd. Rahman Dg Gusdur dan Tim Tim PKP-SS.
Muhyiddin mengatakan, apa yang dilakukan saat ini sudah diatur dalam Undang-undang Dasar 1945, yakni setiap warga negara berhak mengenyam pendidikan.
"Jadi tidak ada mengatakan disabilitas atau apa tapi itu adalah hak sepanjang dia adalah warga negara maka itu adalah haknya," katanya.
Baca juga
Pemprov Sulsel Harap Digitalisasi Penyiaran Penuhi Hak-hak Masyarakat
Karena itu, Pemkot Makasar komitmen memperkuat lewat perjanjian kerjasama dengan PKPSS. Apalagi, visi-misi dan program Wali Kota Makassar sudah tertuang dalam rencana aksi daerah.
"Nah inilah salah satu bentuk implementasi yang kita laksanakan," kata Muhyiddin.
Sementara itu, Aktivis Difabel Abd Rahman Dg Gusdur mengapresiasi langkah strategis yang dilakukan Disdik Makassar dengan PKPSS.
"Sebenarnya tidak ada belahan pihak yang dirugikan tetapi saling menguntungkan. Apalagi Makassar punya Peraturan Wali Kota tentang pendidikan inklusif sesuai amanat dan ada dalam Perda ini disabilitas," kata Gusdur.
Baca juga
Target 15 Kursi DPRD Sulsel, PDI Perjuangan Perkuat Bacaleg Millennials dan Kuota Perempuan
Menurutnya, ppenandatanganan MoU tersebut memperkuat SKPD untuk penuntasan pendidikan 9 tahun bagi disabilitas. Ia mengakui, kawan disabilitas kerap terkendala penuntasan pendidikan 9 tahun karena masalah stigmanisasi di tengah masyarakat.
"Dengan program kejar paket ini, saya rasa ini bentuk dukungan kepada teman-teman disabilitas khususnya teman-teman orang yang pernah mengalami kusta,"ungkap Gusdur.
(fadli/pojoksulsel)
