POJOKSATU.id - Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri RI yang saat ini juga menjabat sebagai Pj. Gubernur Provinsi Kalimantan Timur, Akmal Malik, turut hadir dalam acara ini dan memberikan kuliah umum mengenai sistem penyelenggaraan pemerintahan berbasis Data Desa Presisi.
Dalam pemaparannya, Akmal menekankan pentingnya pemanfaatan data yang akurat dalam pengelolaan pemerintahan desa untuk mencapai target pembangunan desa yang lebih presisi dan berkelanjutan.
Hal tersebut disampaikan Akmal dalam kuliah Umum upacara pembukaan Sekolah Pemerintahan Desa (SPD) se-Kabupaten Bogor Angkatan IV yang digelar IPB University di Auditorium Fakultas Ekonomi dan Manajemen (FEM) IPB. Selasa, (3/9/2024).
Baca Juga: Faisal Basri
Kegiatan ini diikuti oleh 195 peserta yang tersebar di 65 desa di Kabupaten Bogor. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi aparat desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yang lebih efektif dan berbasis data.
Akmal Malik menjelaskan bahwa hubungan otonomi daerah dengan pemerintahan desa sangat erat kaitannya dengan desentralisasi kewenangan, pemberdayaan lokal, perencanaan, pelaksanaan pembangunan, partisipasi masyarakat, dan pengelolaan keuangan.
“Dengan demikian, pemerintahan desa adalah implementasi dari prinsip otonomi daerah di tingkat yang lebih kecil. Otonomi daerah memberi kerangka kerja dan kewenangan yang memungkinkan pemerintahan desa untuk berfungsi secara efektif dalam mengelola urusan lokal dan memenuhi kebutuhan masyarakat desa” ungkap Akmal Malik.
Baca Juga: Bye Sumut, Tim NTT Melenggang ke Semifinal Futsal Putra PON 2024 usai Taklukkan Sulbar 10-4
Dalam kesempatan tersebut, Akmal juga memaparkan kondisi desa di Indonesia yang masih menghadapi berbagai tantangan.
Dari total 74.961 desa di Indonesia, terdapat 13,58 juta penduduk miskin di desa atau sekitar 53% dari total penduduk miskin di Indonesia.
Akmal menambahkan bahwa kondisi desa di Indonesia beragam, dengan 17.207 Desa Mandiri, 23.086 Desa Maju, 24.498 Desa Berkembang, 5.823 Desa Tertinggal, dan 3.334 Desa Sangat Tertinggal. Data ini menunjukkan bahwa masih banyak desa yang memerlukan perhatian dan dukungan khusus agar dapat berkembang lebih baik.
Untuk mengatasi tantangan tersebut, Akmal menekankan pentingnya Data Desa Presisi yang digagas oleh IPB University sebagai solusi konkret dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Program ini menyediakan data yang akurat dan dapat diandalkan untuk perencanaan pembangunan, sehingga desa-desa dapat membuat keputusan yang tepat dan efektif dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakatnya.
Baca Juga: Resmi Diperpanjang, Bey Machmudin Lanjut Pimpin Jawa Barat Hingga 2025
“Jika ingin mendapatkan hasil yang luar biasa, sudah waktunya kita bekerja dengan tidak biasa-biasa saja,” tegas Akmal.
SPD yang digelar oleh IPB University ini diharapkan dapat menjadi wadah bagi aparat desa untuk belajar dan berkembang, serta meningkatkan kemampuan dalam mengelola pemerintahan desa yang berbasis data dan informasi.
Dengan peningkatan kapasitas ini, desa-desa di Kabupaten Bogor diharapkan dapat bertransformasi menjadi desa yang lebih mandiri dan berdaya saing, sejalan dengan visi Kabupaten Bogor untuk menjadi yang termaju. ***
