POJOKSATU.ID - Pemerintah resmi memangkas anggaran Kementerian Pekerjaan Umum tahun 2026 sebesar Rp12,71 triliun.
Kebijakan ini diambil sebagai langkah antisipasi terhadap dinamika ekonomi global sekaligus menjaga defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tetap terkendali.
Menteri PU Dody Hanggodo menjelaskan, pemangkasan tersebut membuat pagu anggaran kementeriannya turun dari Rp118,89 triliun menjadi Rp106,18 triliun.
Baca Juga: Jambret Ibu dan Anak di Rengasdengklok Ditangkap, Pelaku Sempat Diamuk Massa
Kebijakan ini mengacu pada surat Menteri Keuangan tertanggal 1 April 2026.
“Optimalisasi anggaran dilakukan sebesar Rp12,71 triliun sehingga pagu 2026 menjadi Rp106,18 triliun,” ujar Dody dalam rapat kerja bersama Komisi V DPR, Selasa (7/4/2026).
Meski mengalami penurunan signifikan, Dody memastikan proyek-proyek prioritas tetap berjalan sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto. Fokus utama tetap pada ketahanan pangan, air, energi, serta konektivitas infrastruktur.
Baca Juga: Usai Gencatan Senjata, PM Pakistan Ungkap Delegasi AS-Iran akan Negosiasi Lanjutan di Islamabad
Ia menegaskan, proyek fisik di lapangan tidak boleh terganggu hanya karena dinamika pembahasan anggaran.
Menurutnya, pembangunan infrastruktur harus tetap memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
Namun, Dody mengakui bahwa saat ini pihaknya masih melakukan revisi internal terkait pos anggaran yang akan disesuaikan.
Baca Juga: Mudik 2026 Tuai Apresiasi, Survei Indikator Catat 85,3 Persen Pemudik Puas
Proses ini dilakukan bersama unit organisasi terkait dan Kementerian Keuangan, dengan tenggat waktu hingga pertengahan April 2026.
Salah satu sektor yang berpotensi terdampak adalah program infrastruktur berbasis masyarakat.
Dari alokasi awal Rp5,8 triliun, anggaran tersebut sempat diusulkan turun drastis menjadi sekitar Rp950 miliar.
Meski demikian, Dody menyatakan pihaknya akan memperjuangkan agar anggaran program tersebut tetap kembali ke angka semula.
Ia menilai program ini memiliki dampak langsung bagi masyarakat di daerah.
“Kami berupaya agar anggaran infrastruktur berbasis masyarakat tetap Rp5,8 triliun,” tegasnya.
Dody juga mengingatkan agar persoalan administrasi tidak menghambat pembangunan fisik.
Ia menekankan bahwa masyarakat membutuhkan hasil nyata dari proyek infrastruktur, bukan sekadar perdebatan anggaran.
Baca Juga: Longsor di Sembahe: 5 Orang Meninggal Dunia, 1 Alami Luka-luk, Evakuasi Masih Berlangsung
Dengan langkah ini, pemerintah berharap efisiensi tetap tercapai tanpa mengorbankan pembangunan yang menyentuh kebutuhan publik.***
