POJOKSATU.id, Samarinda - Bantuan Keuangan (Bankeu) untuk Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim di tahun 2023 menjadi sorotan Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) Ely Hartati Rasyid.
Legislator dari Daerah Pemilihan (Dapil) Kukar tersebut menilai bahwa Bankeu tahun 2023 yang diberi ke kota Raja itu terlalu kecil yakni sekitar 3,8 miliar saja. Oleh karena itu, menurutnya Pemprov Kaltim perlu meningkatkannya.
Ely mengaku merasa malu saat melakukan kunjungan dapil (kundapil) ke Kukar dan melihat besaran anggaran tersebut. Sebab, menurutnya Kabupaten Kukar merupakan daerah penyumbang pendapatan daerah terbesar terhadap Benua Etam.
“Saya sebagai perwakilan dapil merasa malu untuk menyatakan bahwa segitunya aja. Kukar itu penyumbang terbesar pendapatan Kaltim, tapi kenapa sangat diremehkan oleh bankeu Pemprov, harusnya dipikirkan,” kata Ely saat intrupsi dalam rapat paripurna (Rapur) DPRD Kaltim ke-12, Senin (10/4/2023).
Baca Juga: Nidya Listiyono Minta Pemprov untuk Monitoring Stok dan Harga Pangan di Pasar Jelang Idul Fitri
Ia mengatakan, bahwa nilai anggaran itu perlu di tingkatkan, sebab menurutnya, hal itu harus lebih berkeadilan dalam hal keuangan.
Melirik tahun sebelumnya, Ely menyebutkan nilai Bankeu yang diberikan kepada Kukar ialah sekitar Rp40 Miliar. Anggaran tersebut pun terbilang kurang dan masih harus ditombok.
“Kalau tahun sebelumnya cuman Rp40 sekian Miliar, walaupun itupun juga ada kekurangan bayarnya harus ditombok sekian miliar kan. Yah nanti kita lihat lah angka-angka persisnya,” ujar Ely.
Perempuan yang merupakan politikus dari fraksi PDI Perjuangan itu pun menyinggung bahwa Kukar merupakan wilayah yang sangat luas dengan penduduk yang sangat banyak di Kaltim. Jadi, secara politik tentunya sangat berpengaruh bagi Pemprov, sehingga Kota Raja wajib diperhatikan.
Selain itu, Ely menegaskan bahwa pada tahun 2024 mendatang, ia akan mengusulkan besaran Bankeu untuk Kabupaten Kukar sebesar Rp100 Miliar.
Baca Juga: Pansus LKPJ Gubernur Kaltim 2022 Adakan Rapat Pertama Bersama Asisten I Pemprov Kaltim dan OPD Terkait
Dengan harapan, dari nilai anggaran tersebut dapat menjadi awal baik untuk penyelesaian akses jalan penghubung antar wilayah.
“Kita punya akses yang harus kita tembus yaitu Batuah ke Bukit Biru itu belum, akses ke IKN, kemudian arah Jonggon ke IKN, lalu arah L2 ke APT Pranoto, itu juga yang harus kita selesaikan, karena merupakan akses ekonomi, serta jalur-jalur vital,” tuturnya
”Karena semua proyek strategis itu harus dibantu dan itu harus benar-benar selesai supaya Kaltim tidak hanya menjadi penonton Ibukota Nusantara,” tambah Ely. (*/pojoksatu)
