POJOKSATU.ID - Kasus dugaan keracunan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali mencuat dan menimpa ratusan siswa dari jenjang PAUD hingga SMA di Kabupaten Mojokerto.
Peristiwa ini menambah daftar panjang kasus serupa yang terus berulang di berbagai daerah sejak program tersebut dijalankan.
Ahli Gizi dari Departemen Gizi Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM) Universitas Airlangga (Unair), Lailatul Muniroh, menilai kejadian yang terus berulang ini menjadi sinyal kuat adanya persoalan serius dalam rantai pengelolaan MBG.
Baca Juga: Uang Santunan Bisa Cair! Ini Cara Klaim JKK BPJS Ketenagakerjaan bagi Pekerja Migran Indonesia
Menurutnya, persoalan tidak hanya berhenti pada kualitas makanan, tetapi juga mencakup proses pengolahan, standar higienitas, sistem pengawasan, hingga distribusi makanan ke sekolah-sekolah.
“Ini bukan kejadian pertama, tapi sudah berulang kali terjadi. Seharusnya dilakukan evaluasi secara nasional. Klaim bahwa program ini 99 persen berhasil juga perlu dipertanyakan, datanya berasal dari mana,” ujar Lailatul, dikutip pojoksatu.id dari instagram suarasurabayamedia (13/1/2026).
Lailatul menegaskan bahwa pelaksanaan MBG di lapangan tidak sepenuhnya berjalan sesuai harapan.
Fakta masih adanya dugaan keracunan hingga memasuki tahun 2026 menunjukkan bahwa sejumlah persoalan mendasar belum terselesaikan dengan baik.
Padahal, menurutnya, program MBG telah berjalan selama kurang lebih satu tahun.
Rentang waktu tersebut seharusnya cukup untuk melakukan evaluasi menyeluruh sejak kasus pertama muncul, bukan justru membiarkan kejadian serupa terus berulang.
Baca Juga: Demo Harus Izin Aparat, 13 Mahasiswa Gugat Pasal KUHP ke MK: Kebebasan Berpendapat Terancam
“Kalau sudah satu tahun berjalan tapi masih terjadi kasus serupa, ini tidak wajar. Artinya, evaluasi yang dilakukan belum menyentuh akar masalah,” ujarnya.
Ia menjelaskan bahwa dugaan keracunan tidak bisa serta-merta disimpulkan hanya karena makanan yang buruk atau terkontaminasi bakteri.
Ada banyak faktor lain yang perlu ditelusuri secara mendalam, mulai dari proses pengolahan makanan, cara penyimpanan, hingga sistem distribusi yang mungkin tidak memenuhi standar higienitas.
Selain itu, Lailatul juga menyoroti potensi risiko dari jeda waktu yang terlalu panjang antara makanan disiapkan dengan waktu konsumsi oleh siswa.
Kondisi tersebut dinilai sangat berisiko karena dapat memicu pertumbuhan bakteri, terutama jika tidak ditunjang dengan sistem penyimpanan yang memadai.
Dengan berulangnya kasus dugaan keracunan MBG, ia menekankan pentingnya tanggung jawab pemerintah dalam memastikan seluruh proses pengelolaan dan pengawasan berjalan sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) yang ketat.
“Kalau akar masalahnya bisa ditemukan, maka ke depan program ini bisa diperbaiki. Tujuannya agar tidak lagi menimbulkan korban dan tetap sejalan dengan niat awal menghadirkan makanan bergizi bagi anak-anak,” pungkasnya.
Menurutnya, investigasi dan evaluasi menyeluruh harus segera dilakukan untuk mengungkap penyebab pasti kejadian ini.
Hasil evaluasi tersebut nantinya diharapkan dapat menjadi dasar perbaikan agar program MBG benar-benar memberikan manfaat bagi peserta didik, bukan justru menimbulkan risiko kesehatan.***
