POJOKSATU.ID- Presiden Joko Widodo (Jokowi) diminta untuk menggantikan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Gunawan lantaran diduga kuat tidak bersikap netral dalam Pilpres 2024.
Sekertaris Jenderal Ikatan Aktivis 98 (IKA) Ruqhby Adeana mengatakan, sudah selayaknya Budi Gunawan digantikan karena untuk menjaga independensi BIN.
"Pergantian Kepala BIN untuk menjaga netralitas pemerintah dalam Pemilu 2024," kata Ruqhby kepada wartawan melalui keterangannya, Senin (20/11/2023).
Baca Juga: Jadwal Lengkap Pertandingan Piala Dunia U 17 2023 Babak 16 Besar, Hari Ini Sampai 22 November
Dia mengatakan, ketidak netralan Budi tersebut terbukti dengan adanya nota kesepahaman.
Dalam fakta integritas itu, Pj Bupati Sorong Yan Piet Mosso dengan Kepala BIN Daerah Papua Barat Brigjen TNI TSP. Silaban berkomitmen mencari dukungan dan memberikan kontribusi suara pada pemilihan presiden atau Pilpres 2024 minimal sebesar 60%+1.
Itu untuk kemenangan Ganjar Pranowo di Kabupaten Sorong.
Adeana berharap Presiden Jokowi memilih kepala BIN yang netral. Karena sangat berbahaya terhadap demokrasi apabila kepala BIN berpihak ke salah satu pasangan capres-cawapres.
IKA 98 mengusulkan mantan KSAD Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurachman menggantikan posisi Budi Gunawan.
Adeana menilai Dudung merupakan prajurit yang memiliki integritas, independensi, dan komitmen kuat terhadap NKRI.
"Jangan sampai kepala BIN terafiliasi dengan partai politik, mengingat pentingnya menjaga proses demokrasi yang aman dan tenang dalam pemilu," ucap dia.
Senada, Pakar hukum Hendarsam Marantoko menduga dukungan Budi Gunawan terlibat untuk memenangkan Ganjar Pranowo sudah terstruktur dan masif.
Baca Juga: Rumah Makan Sate Kambing Bu Haji Bejo Loji Wetan, Salah Satu Menu Kuliner Favorit Jokowi di Solo
"Tindakan penggalangan dukungan ke Ganjar tersebut sudah terstruktur, sistematis dan menjadi," kata Hendrasman dalam keterangannya diterima Pojoksatu.id di Jakarta, Senin (20/11/2023).
Lebih lanjut, dia menduga startegi politik tersebut bisa saja dilakukan kepada sejumlah Bupati maupun Gubernur untuk memenangkan capres nomor urut 3 itu.
"Mencermati kasus Pakta Integritas Pj. Bupati Sorong dengan BIN menduga kemungkinan besar pola seperti ini di lakukan oleh BIN," ucap dia.
Hendrasman mengatakan, hal tersebut bisa dilakukan mengingat Kepala Daerah di seluruh wilayah Indonesia kebanyakan dari kader PDI-Perjuangan.
"Dengan para Kepala Daerah di seluruh Indonesia, dan ini jelas mengkhawatirkan mengingat PDI P sebagai partai utama pendukung Ganjar mempunyai banyak sekali Kepala Daerah," imbuh dia.
Oleh karena itu, Ketua Umum Lingkar Nusantara itu meminta kepada Kepala BIN memerintahkan kepada semua jajarannya untuk tidak terlibat dalam urusan Pemilu 2024.
Dia menegaskan, BIN harus bersikap netral dalam Pemilu 2024.
"BIN harus bersikap netral dan tidak terlibat untuk mendukung Ganjar Pranowo dalam perhelatan Pilpres 2024," tutur Hendrasman. ***
