POJOKSATU.ID- Aktivis Pro-Demokrasi di Sorong, Dominggus Yable meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk memeriksa dan mengaudit pengelolaan keuangan pemerintah kabupaten sorong di bawah Penjabat (Pj) Bupati Sorong, Yan Piet Mosso.

Yable menyebut pengadaan 4 mobil baru yang dilakukan Pj Bupati Yan Piet dianggap tidak transparan dan rentan dengan potensi korupsi.

“Salah satu yang saya soroti adalah soal empat mobil baru yang dimiliki oleh Penjabat Bupati Sorong. Menurut saya itu sangat tidak logis (karena tidak transparan). Saya menduga ada indikasi penyalahgunaan kewenangan,” kata dia dalam keterangan tertulis, Selasa (1/8/2023).

Baca Juga: Menang Uji Coba atas Bank Sumut, Pelatih PSMS Medan Kecewa : Targetnya Bukan Empat Gol

Menurut Yable, pengadaan itu dilakukan secara mendadak tanpa proses pelibatan masyarakat. Pembeliannya juga, bahkan hanya didasarkan pada kemauan sepihak Pj Bupati Yan Piet Mosso.  

Mantan aktivis LMND itu pun menyinggung orientasi pembangunan Pemkab Sorong yang dinilai tidak berpihak pada kesejahteraan rakyat banyak.

"Sebagai Aktivis Pro Demokrasi, dengan tegas saya meminta kepada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) untuk mengaudit semua aset pribadi milik Penjabat Bupati Kabupaten Sorong,” tegasnya.

Baca Juga: Ganjar Pranowo Sowan ke Ponpes Keluarga Mbah Moen di Cirebon, Dialog Hangat Bersama Ulama-Santri

Yable juga meminta Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian untuk tegas memberikan evaluasi kepada Pj Bupati Sorong lantaran tidak memiliki orientasi pembangunan yang berpihak pada kesejahteraan masyarakat.

Menurut dia, masih banyak sosok pemimpin di tanah Papua yang lebih berpengalaman dan memiliki integritas ketimbang Yan Piet.  

“Ini tentunya harus menjadi perhatian serius Menteri Dalam Negeri agar segera mengevaluasi dan dan mengganti Pj. Bupati Kabupaten Sorong. Mendagri harus kedepankan nasib Rakyat Kabupaten Sorong," ujarnya.

Baca Juga: Kowarteg Ganjar Pranowo Adakan Pelatihan Membuat Kue Putu di Kota Tangerang

Ia juga menuturkan, bahwa selama ini rakyat Kabupaten Sorong sangan butuh dengan pelayanan yang baik, termasuk sangat menginginkan pemimpin yang bijak, dan memiliki semangat nasionalisme besar untuk membangun Kabupaten Sorong lebih baik ke depan.

"Sekali lagi saya sebagai Aktivis Pro Demokrasi menegaskan dan meminta kepada Mendagri untuk mengevaluasi dan mengganti Pj. Bupati Kabupaten Sorong,” tutur dia.

Seperti diketahui, Kabupaten Sorong masuk ke dalam salah satu kabupaten yang memiliki tingkat kemiskinan ekstrem.

Angka kemiskinan kabupaten Sorong berada pada level 26,78 persen pada 2022. Sementara itu, angka prevalensi balita stunting sangat tinggi sekitar 23,8 persen. ***