POJOKSATU.id, JAKARTA—Di balik batalnya gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) dari paslon Ridwan Kamil-Suswono di Pilkada Jakarta ternyata ada masukan dari Presiden Prabowo Subianto.
Adanya masukan dari Presiden Prabowo ke Kang Emil ini ternyata sejalan dengan analisa dari Pengamat Politik Hendri Satrio awal Desember lalu.
Ridwan Kamil memang menyebut mereka gagal ke MK adalah murni hasil musyawarah, hasil musyawarah dengan perdebatan yang panjang.
"Ini murni hasil musyawarah, hasil musyawarah perdebatan yang panjang, masukan-masukan dari pimpinan. Tentu kita tanya termasuk ya kepada Pak Prabowo sendiri, tapi sifatnya bukan perintah sih. Semua diserahkan kembali kepada forum musyawarah ini," ujarnya ke wartawan, Jumat (13/12/2024).
Baca Juga: Kang Emil Tuai Simpati Usai Beri Selamat ke Pramono Anung, Diminta Kembali ke Cinta Sesungguhnya
Menurutnya, forum musyawarah ini adalah cermin pasangan RIDO dimana selalu mendasari keputusan pada niai-nilai Pancasila.
“Kita sudah melakukan musyawarah mufakat sila ke empat, perdebatannya panjang banget, iya, tidak, iya, tidak," jelasnya.
Dia menyampaikan dalam musyawarah tersebut, semua sepakat untuk menjaga kekondusifan sehingga menerima hasil akhir rekapitulasi Pilkada Jakarta 2024.
Namun dia tetap mengatakan pihaknya banyak menemukan fakta-fakta yang mendukung mengajukan gugatan ke MK.
"Tapi kan tadi sudah saya bilang faktanya ada, di MK itu fakta faktanya tebal tapi karena tadi ada kepentingan bangsa yang lebih besar kondusifitas, damai, yang harus kita jaga," tutur RK.
Baca Juga: Debat Panas, Ini Kronologi Tim Ridwan Kamil Walk Out dari Pleno Penetapan Hasil Pilkada Jakarta 2024
Namun karena melihat kelelahan warga Jakarta jika harus pilkada lagi, dan dimana pilkada barusan ini saja tingkat partisipasinya sangat kecil, maka itu juga menjadi pertimbangan bagi mereka.
Sebelumnya, Pengamat Politik Hendri Satrio (Hensat) mengatakan, peluang kemenangan satu putaran dari pasangan Cagub dan Cawagub Jakarta, Pramono Anung-Rano Karno, di Pilkada Jakarta 2024, bergantung pada sikap Presiden Prabowo Subianto.
"Bila dia ingin PDIP bersama pemerintahannya maka Pram-Rano dibiarkan menang. Namun, bila ingin sebaliknya maka RK-Sus akan “dipaksakan” menang, sapu bersih, Jawa," jelas pendiri lembaga survei KedaiKOPI ini di akun Twitter atau X miliknya @satriohendri dilansir Selasa (3/12/2024).
"Putaran kedua kuncinya adalah bagaimana Prabowo ingin posisi PDI Perjuangan di pemerintahannya," katanya lagi.
Hensat menilai keberhasilan PDIP di Jakarta masih sangat bergantung apakah partai ini mau bergabung dengan koalisi pemerintahan Prabowo Subianto atau di luar koalisi mereka.***
