POJOKSATU.id, JAKARTA - Ada beberapa penyebab yang membuat kepuasan publik menurun terhadap kinerja pemerintahan Jokowi-Ma'ruf.
Direktur Eksekutif Trust Indonesia, Azhari Ardinal mengatakan menurunnya kepuasan publik tersebut dipengaruhi beberapa faktor.
Di antaranya, kondisi penanganan penegak hukum era Presiden Jokowi yang dinilai buruk.
Kemudian, kondisi ekonomi sedang tidak baik-baik saja.
Pada poin penegakan hukum, penilaian buruk responden bahkan mencapai angka 51,2 persen.
Angka tersebut jauh melampaui penilaian baik responden yang hanya berjumlah 37,7 persen.
BACA: Pemilih Anies Baswedan Tidak Puas dengan Kinerja Jokowi
Sedangkan, ada 48,8 persen responden menilai kondisi ekonomi sedang buruk.
Hanya 37,0 persen responden yang menilai ekonomi masih dalam keadaan baik.
“Dua faktor yang menyebabkan tren kepuasan publik atas kinerja pemerintahan Jokowi-Ma’ruf menurun," kata Azhari kepada Pojoksatu.id di Jakarta, Selasa (21/3/2023).
Penurunan tersebut terlihat dalam statistik survei.
Pada tahun 2023 kepuasan terhadap pemerintahan Jokowi-Ma'ruf berda di level 62,5 persen.
"Hal ini bergerak turun dari tingkat kepuasan tahun lalu yang berada di level 65,7 persen," bebernya.
BACA: Tren Kepuasaan Menurun atas Kinerja Jokowi, Masyarakat Justru Percaya Anies Baswedan
Tren menurun tersebut juga berlaku pada kepuasan publik terhadap Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin.
Pada hasil survei kali ini, kepuasan publik terhadap Presiden Jokowi hanya sekitar 67 persen.
Sedangkan, Wapres Ma’ruf Amin hanya mendapatkan angka kepuasan sekitar 51,3 persen.
"Secara umum, tingkat kepuasan publik atas kinerja pemerintahan memang menunjukkan penurunan," kata dia.
"Tren penurunan tersebut juga terlihat pada persepsi publik atas kinerja Presiden Jokowi dan Wapres Kyai Ma’ruf," pungkas Azhari. (Mufit/Pojoksatu)
