POJOKSATU.id, JAKARTA – Deputi Bappilu Demokrat, Kamhar Lakumani, menyebut kemenangan Pramono Anung-Rano Karno menepis tudingan adanya keterlibatan Partai Coklat (Parcok) di Pilkada 2024.

Demokrat menegaskan, hasil Pilkada Gubernur Jakarta 2024 menepis tudingan Parcok dan sejenisnya, termasuk penyalahgunaan kekuasaan, dalam Pilkada 2024.

“Karena jika ada penyalahgunaan kekuasaan tentu saja hasilnya tidak akan seperti ini," tegas Kamhar Lakumani, Senin (9/12/2024).

Menurut Demokrat, kemenangan pasangan Pramono Anung-Rano Karno tentunya disebabkan banyak hal.

Baca Juga: Kebakaran Hebat di Kebon Kosong Kemayoran, 29 Unit Mobil Damkar Dikerahkan

Mulai faktor Anies Baswedan dan Ahok, mesin politik partai pengusung, kerja-kerja politik tim sukses, relawan, kandidat dan simpatisan.

Menurut Demokrat, kemenangan Pramono Anung-Rano Karno merupakan hasil kerja kolektif.

Demokrat seolah menepis pernyataan politisi PKS Mardani Ali Sera yang menyebut kubu Ridwan Kamil- Suswono terlambat mengantisipasi dukungan Anies kepada Pramono Anung-Rano Karno yang berujung pada kemenangan di Pilkada Jakarta 2024.

Baca Juga: Demi Jaga Perasaan Zaskia Sungkar, Shireen Sungkar Akui Tahan Cerita Kebahagiaannya Soal Kehamilan

Selanjutnya kata Kamhar, pihaknya saat ini lebih memilih melakukan evaluasi terkait proses yang sudah berjalan, termasuk opsi gugatan ke MK.

"Tentu saja sebagai pengusung pasangan RIDO, kami ikut melakukan evaluasi dan mengkaji proses yang berjalan, termasuk opsi-opsi langkah tindak lanjut apakah akan menerima atau menggugat ke MK," ucapnya.

Istilah Partai Coklat

Istilah Partai Coklat yang diduga merujuk pada Polri mencuat setelah Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyampaikan kekhawatirannya terkait dugaan keterlibatan aparat kepolisian dalam pemilu.

Baca Juga: Fantastis! Lee Jeong Hoon Bongkar Penghasilannya saat Gabung dengan Boyband HITZ, Gajinya Sampai Tiga Digit!

"Kami mewaspadai pergerakan partai coklat di beberapa wilayah, seperti Jawa Timur dan Sumatera Utara," kata Hasto, Rabu (27/11/2024) di kediaman Megawati.

Sementara Ketua Indonesia Police Watch (IPW) Sugeng Teguh Santoso, Minggu (1/12/2024) mengatakan, polisi wajib dan tidak boleh ada kata lain selain netral di dalam pemilu.

Sugeng menilai pernyataan Hasto yang mempersoalkan Partai Coklat merupakan kritik terhadap institusi Polri.

Menurut Sugeng, hal itu merupakan pengingat agar Polri kembali kepada jati dirinya sebagai aparat keamanan sipil dan penegak hukum dan jangan terlibat di dalam politik praktis.***