POJOKSATU.id – Gedung DPR RI bersiap menghadapi gelombang aksi demonstrasi pada Kamis, 27 Agustus 2026.
Namun, aksi kali ini tidak datang dengan satu suara. Sejumlah kelompok membawa tuntutan berbeda, sementara sebagian elemen mahasiswa justru menyatakan tidak ikut.
Situasi tersebut membuat demo 27 Agustus bukan sekadar soal berapa banyak massa yang turun ke jalan, tetapi juga memperlihatkan perbedaan agenda di antara kelompok yang akan menyampaikan aspirasi.
Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) menjadi salah satu kelompok yang dijadwalkan menggelar aksi di depan Gedung DPR/MPR RI.
Mereka membawa tuntutan antara lain terkait percepatan pengesahan RUU Perampasan Aset.
Baca Juga: Terbaru, Ini Daftar 10 Kampus Terbaik Indonesia Versi QS WUR 2027
Di sisi lain, Aliansi Gerakan Rakyat Menggugat (GERAM) juga akan menggelar aksi dengan membawa 10 tuntutan melalui gerakan bertema #MerebutKembaliIndonesia.
GERAM memperkirakan sekitar 1.000 mahasiswa dan masyarakat sipil akan ikut dalam aksi yang dijadwalkan berlangsung mulai pukul 14.00 WIB.
Koordinator Aksi GERAM Ahmad Mixel mengatakan aksi tersebut merupakan bentuk pengawasan masyarakat terhadap kinerja parlemen.
“Bukan sekadar penyampaian pendapat biasa di jalanan, melainkan bentuk pertanggungjawaban dan pengawasan publik terhadap DPR RI,” kata Mixel.
GERAM juga meminta pimpinan DPR hadir langsung menemui massa untuk berdialog.
Baca Juga: DOPAMINE Jadi Comeback Solo DOH KYUNG SOO, Siap Dirilis Sebelum Tur Konser DAY OFF
Mereka menyatakan siap menggelar aksi lanjutan apabila tuntutan tersebut tidak mendapatkan respons konkret.
Tak Semua Mahasiswa Ikut
Menariknya, rencana aksi 27 Agustus tidak mendapat dukungan penuh dari kelompok mahasiswa.
JPNN melaporkan sejumlah elemen mahasiswa memastikan tidak ikut dalam aksi yang diinisiasi AMPB.
Salah satunya Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) yang menyatakan menolak rencana aksi tersebut.
Perbedaan sikap tersebut membuat aksi 27 Agustus memiliki konfigurasi yang lebih kompleks.
Di satu sisi terdapat kelompok yang ingin menggunakan momentum tersebut untuk menekan DPR, sedangkan kelompok lain memilih tidak terlibat karena menilai masyarakat tidak boleh mudah terseret isu yang belum jelas.
Kondisi ini juga menjadi perhatian kelompok pemuda dan mahasiswa yang tergabung dalam Komando Rakyat Jaga Persatuan (KRJP).
Baca Juga: Tips Memilih Kosan untuk Mahasiswa dan Pekerja, Cek 10 Hal Ini Sebelum Sewa
KRJP menyerukan agar masyarakat tidak mudah terprovokasi informasi yang beredar menjelang aksi.
“Generasi muda harus menjadi pelopor perdamaian, persatuan, dan demokrasi yang santun,” ujar Koordinator Aksi KRJP Airul.
RMOL Soroti Potensi Aksi Ditunggangi Penyusup
Di tengah perbedaan agenda tersebut, muncul peringatan mengenai potensi adanya pihak lain yang memanfaatkan aksi.
Kemungkinan demonstrasi 27 Agustus ditunggangi pihak terselubung.
Pemerhati sosial dan politik Adian Radiatus menilai situasi aksi yang mempertemukan berbagai kelompok dengan tuntutan berbeda rentan dimanfaatkan untuk menciptakan konflik.
“Kondisi ini rentan dimanfaatkan oleh pihak terselubung yang menginginkan negara ini dalam kondisi konflik terus menerus,” kata Adian.
Peringatan tersebut penting karena demonstrasi tetap merupakan bagian dari hak menyampaikan pendapat.
Namun, ketika terdapat provokasi, kekerasan atau informasi palsu, substansi tuntutan massa berisiko tenggelam oleh kericuhan.
Karena itu, Polri juga mengingatkan masyarakat agar tidak mudah terseret informasi viral yang belum terverifikasi.
KRJP meminta kritik terhadap pemerintah tetap disampaikan secara damai, tertib dan konstitusional.
Mereka juga menolak kekerasan, ujaran kebencian serta tindakan yang dapat memecah persatuan.
Polisi Siapkan Pengamanan dan Rekayasa Lalu Lintas
Dari sisi keamanan, Polda Metro Jaya telah menerima pemberitahuan aksi dari dua kelompok massa.
Masing-masing kelompok diperkirakan membawa sekitar 100 hingga 200 peserta, meskipun jumlah di lapangan masih dapat berubah.
Rekayasa lalu lintas akan dilakukan secara situasional apabila jumlah massa meningkat dan berdampak terhadap arus kendaraan.
Harian Disway juga mengingatkan pengguna jalan untuk mengantisipasi kepadatan di sekitar Senayan dan sejumlah kawasan Jakarta.
Gedung DPR RI menjadi salah satu titik utama konsentrasi massa yang disebut dalam informasi persiapan aksi.
Dengan demikian, demo 27 Agustus bukan hanya akan menjadi ujian bagi massa yang turun ke jalan, tetapi juga bagi DPR dan aparat dalam mengelola perbedaan aspirasi tanpa membiarkan aksi berubah menjadi konflik.
Baca Juga: Bukan cuma Saham BMRI, Polemik Rekening Botok Pati Menggerus Kepercayaan Nasabah Bank Mandiri
Publik kini menunggu apakah tuntutan yang dibawa kelompok-kelompok tersebut benar-benar mendapatkan ruang dialog dari DPR.
Di sisi lain, tantangan terbesar bagi peserta aksi adalah memastikan pesan yang mereka bawa tidak kalah oleh provokasi.
Sebab ketika massa datang dengan tuntutan berbeda, satu kesalahan di lapangan dapat menggeser fokus pemberitaan: dari apa yang dituntut masyarakat kepada DPR menjadi kericuhan yang terjadi di jalanan.
