POJOKSATU.id, JAKARTA — Pemerintah resmi menetapkan delapan agenda prioritas dalam APBN 2026 yang disebut sebagai motor utama pembangunan nasional.
Agenda tersebut meliputi ketahanan pangan, ketahanan energi, program makanan bergizi gratis, pendidikan bermutu, kesehatan berkualitas, pembangunan desa, koperasi dan UMKM, pertahanan semesta, serta akselerasi investasi dan perdagangan global.
1. Ketahanan Pangan
Ketahanan pangan menjadi fokus utama untuk memperkuat kemandirian ekonomi. Anggaran ketahanan pangan mencapai Rp164,7 triliun dengan sasaran swasembada pangan, stabilisasi harga pangan, serta peningkatan kesejahteraan petani dan nelayan.
Baca Juga: Menkeu Purbaya Mengusung Konsep Sumitronomics, Arah Pembangunan Ekonomi Indonesia Era 2026
2. Ketahanan Energi
Agenda prioritas ini memperoleh alokasi Rp402,4 triliun untuk meningkatkan lifting migas, mempercepat transisi energi ramah lingkungan, dan menjaga stabilitas harga.
3. MBG
Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) mendapat porsi Rp335 triliun, ditujukan untuk peningkatan gizi anak sekolah, ibu hamil, dan balita, sekaligus mendorong pemberdayaan UMKM lokal.
4. Bidang Pendidikan
Di sisi lain, anggaran pendidikan sebesar Rp769,1 triliun diarahkan untuk mewujudkan SDM unggul dan berdaya saing melalui program beasiswa, kesejahteraan tenaga pendidik, program Indonesia Pintar, KIP Kuliah, sekolah unggul Garuda, sekolah rakyat, hingga bantuan operasional pendidikan.
Baca Juga: Belanja Lebih Besar dari Pendapatan, DPR Sahkan APBN 2026 Rp3.842 Triliun
5. Kesehatan
Untuk bidang kesehatan, pemerintah menyiapkan Rp244 triliun yang difokuskan pada penguatan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), layanan cek kesehatan gratis, serta revitalisasi rumah sakit.
6. Pembangunan Desa, Koperasi, dan UMKM
Agenda ini juga mendapat sorotan dengan terbentuknya 80 ribu Koperasi Desa Merah Putih yang akan mempermudah akses sembako, logistik, pupuk, hingga layanan keuangan.
7. Pertahanan Semesta
Dari sisi pertahanan, agenda pertahanan semesta diarahkan untuk modernisasi alutsista, pemberdayaan industri strategis nasional, serta peningkatan kesejahteraan prajurit.
8. Akselerasi Investasi dan Perdagangan Global
Agenda ini didorong agar APBN berperan sebagai katalis, Menjadikan Danantara dan swasta sebagai penggerak ekonomi, serta memperkuat investasi produktif, dan menempatkan Indonesia dalam rantai pasok global.
Selain itu, perlindungan sosial tetap diperkuat dengan anggaran Rp508,2 triliun.
Kebijakan ini berbasis pada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) agar lebih tepat sasaran, serta bersinergi dengan program lain untuk memutus rantai kemiskinan dan mempercepat perbaikan kesejahteraan rakyat.***
