POJOKSATU.ID - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengambil langkah berbeda dalam penanganan korban longsor di Kampung Pasirlangu, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat.
Ia menyarankan warga terdampak untuk mencari rumah kontrakan atau tinggal bersama keluarga dibandingkan bertahan lama di lokasi pengungsian.
Sebagai bentuk dukungan, Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyiapkan bantuan sebesar Rp10 juta per kepala keluarga (KK).
Baca Juga: UPDATE! Pengangkatan SPPG jadi PPPK di Jombang Ternyata Baru 2 Orang, Sisanya Belum Terdata
Bantuan tersebut dimaksudkan agar para korban bisa segera mendapatkan tempat tinggal sementara yang lebih layak dan nyaman.
Dedi menilai, kondisi pengungsian kerap menimbulkan berbagai persoalan, mulai dari keterbatasan fasilitas hingga tekanan psikologis.
Menurutnya, penumpukan warga di posko pengungsian justru berpotensi memicu stres, terutama bagi anak-anak dan lansia.
Baca Juga: Resmi Tak Masuk Daftar! Ini Alasan Desil 5–10 Dianggap Tak Layak Terima Bansos 2026
“Saya selalu mengambil inisiatif di berbagai tempat. Kalau jumlah orangnya terukur, daripada ngumpul, berebut toilet, dan mengalami stres, lebih baik mereka cari kontrakan atau tinggal di rumah keluarganya,” ujar Dedi, dikutip pojoksatu.id dari liputan 6 (29/1/2026).
Selain bantuan tempat tinggal sementara, Pemprov Jabar juga menyiapkan santunan bagi keluarga korban meninggal dunia akibat bencana longsor tersebut.
Dedi memastikan ahli waris akan menerima santunan sebesar Rp25 juta. Santunan serupa juga diberikan kepada keluarga prajurit TNI yang gugur dalam peristiwa tersebut.
“Kemudian setelah itu, kita akan segera mencari tanah yang aman untuk dibangun rumah-rumah baru,” kata Dedi.
Ia mengungkapkan rencana pembangunan hunian permanen bagi warga terdampak. Awalnya, jumlah rumah yang akan dibangun sebanyak 34 unit.
Namun, Dedi menyebut akan menambah jumlahnya menjadi sekitar 40 unit, sesuai dengan kebiasaan dan pertimbangannya pribadi.
“Nanti dibangun rumah dengan desain dan konstruksi yang disesuaikan dengan kondisi daerah pegunungan,” jelasnya.
Dedi juga menegaskan bahwa permukiman warga tidak akan lagi dibangun di kawasan perbukitan yang rawan longsor.
Area terdampak bencana akan dialihfungsikan menjadi kawasan hijau sebagai langkah mitigasi bencana jangka panjang.
Ia menyebut, kawasan tersebut akan ditanami kembali dengan vegetasi berakar kuat seperti bambu.
Langkah ini dinilai penting untuk menjaga kestabilan tanah dan mengurangi risiko longsor di masa mendatang.
Kebijakan ini, menurut Dedi, merupakan bagian dari upaya membangun pola penanganan bencana yang lebih manusiawi dan berkelanjutan.
Pemerintah daerah tidak hanya fokus pada penanganan darurat, tetapi juga memastikan keamanan dan kenyamanan warga dalam jangka panjang.***
