POJOKSATU.ID - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat terkait masih banyaknya ruas jalan provinsi di Jawa Barat yang berlubang dan rusak.
Ia menegaskan, Pemerintah Provinsi Jawa Barat menargetkan minimal 90 persen hingga 100 persen jalan berstatus milik provinsi berada dalam kondisi baik dan nyaman dilalui sebelum akhir tahun 2026.
“Kita inginnya 100 persen tahun ini dalam keadaan baik, bisa dilewati dan nyaman untuk semua orang,” ujar Dedi, dikutip dari bapenda.jabarprov.go.id (27/2/2026).
Baca Juga: 7 Cara Agar Tidak Kelaparan Saat Puasa Seharian, Nomor 3 Sering Diabaikan
Meski memasang target tinggi, Dedi tidak menampik bahwa saat ini masih terdapat sejumlah ruas jalan provinsi yang kondisinya memprihatinkan. Ia pun secara terbuka meminta maaf kepada warga.
“Untuk seluruh warga Jabar, mohon maaf apabila masih ada jalan provinsi yang bolong,” ucapnya.
Pernyataan tersebut juga disampaikan melalui akun TikTok pribadinya.
Baca Juga: Viral Penjual Kejar Pembeli hingga ke Rumah, Ungkap Dugaan Retur Barang Dituker jadi Barang Bekas!
Dalam momentum bulan Ramadan, Dedi turut mengajak masyarakat tetap bersemangat menjalankan ibadah puasa, sembari memastikan komitmen pemerintah dalam memperbaiki infrastruktur tetap berjalan.
Ia menyebut, sepanjang tahun 2026 pemerintah provinsi telah menyiapkan anggaran signifikan guna memperbaiki kualitas jalan di berbagai wilayah.
Salah satu daerah yang akan mendapatkan alokasi anggaran relatif besar adalah Cibarusah.
Baca Juga: Ramadhan Makin Berkesan di Puncak, The Green Peak ARTOTEL Hadirkan Promo Kamar dan Bukber Spesial
Menurut Dedi, perbaikan infrastruktur jalan menjadi prioritas karena menyangkut kenyamanan, keselamatan, dan kelancaran aktivitas masyarakat sehari-hari.
Selain itu, ia juga mengingatkan warga agar lebih cermat saat menyampaikan keluhan di media sosial terkait kondisi jalan rusak.
Dedi meminta masyarakat mencantumkan status jalan secara jelas, apakah termasuk jalan desa, jalan kabupaten, jalan provinsi, atau jalan nasional.
Penjelasan status kewenangan tersebut dinilai penting agar laporan bisa segera ditindaklanjuti oleh instansi yang berwenang sesuai tingkatan pemerintahan.
“Kalau itu jalan desa, tentu desa yang menangani. Kalau jalan kabupaten, kabupaten yang bertanggung jawab. Begitu juga jalan provinsi dan nasional,” jelasnya.
Langkah ini dinilai sebagai upaya meningkatkan efektivitas koordinasi serta menghindari kesalahpahaman di tengah masyarakat terkait tanggung jawab perbaikan jalan.
Selain membahas infrastruktur, Dedi juga mengumumkan agenda kegiatannya di Depok.
Ia dijadwalkan menghadiri acara buka puasa bersama Wali Kota Depok pada pukul 15.30 WIB, yang sekaligus menjadi momen syukuran ulang tahun wali kota bersama warga.
Komitmen perbaikan jalan provinsi ini menjadi salah satu fokus utama Pemprov Jawa Barat pada 2026. Publik kini menanti realisasi target 90 hingga 100 persen jalan dalam kondisi baik sebagaimana yang dijanjikan.***
