POJOKSATU.id, BANDUNG-- Dedi Mulyadi mengaku tak hanya jadi Gubernur Jawa Barat, namun juga rela jadi ketua RW demi membuat rakyat dekat dengannya.

Dedi mengungkap bahwa saat ini ada 13 anak yang tinggal bersamanya di rumah dinas gubernur Jawa Barat karena tak memiliki orang tua.

Anak-anak dari keluarga miskin yang kini tinggal di rumah dinas Gubernur Jabar ini setelah tak dijemput orang tuanya usai acara di barak militer.

Ia mengajak seluruh pihak untuk berpikir layaknya ketua RW dan kepala desa, bukan sekadar pejabat struktural.

Baca Juga: Turunan Tajam dan Jalan Licin? Ini Teknik Aman Menaklukkannya dengan Motor

“Saya tidak hanya gubernur, saya bisa jadi ketua RW kalau itu membuat rakyat lebih dekat dan didengar,” katanya saat pidato di ruang paripurna DPRD Jabar, Kamis (22/5/2025).

Dalam pidato itu, Dedi juga menyoroti bidang pendidikan terkait ketimpangan antara sekolah negeri yang gratis dan sekolah swasta yang masih membayar, sehingga menurutnya program pendidikan gratis kehilangan makna.

Dedi juga menceritakan program pendidikan karakter yang melibatkan 273 anak di barak militer Rindam III/Siliwangi.

Ia juga mengungkap bahwa saat ini ada 13 anak yang tinggal bersamanya di rumah dinas gubernur karena tak memiliki orang tua.

“Air mata tidak bisa membohongi kejujuran anak-anak,” ujarnya.

Dalam forum resmi tersebut, Dedi membuka pidato dengan gaya khasnya yang santai dan penuh sindiran halus kepada para politisi.

Dedi mengawali pidatonya dengan mengapresiasi dinamika politik di DPRD Jabar.

“Saya ucapkan terima kasih atas otokritik, baik secara langsung maupun lewat media. Itu menunjukkan di Jabar terjadi dinamika politik yang luar biasa,” katanya.

Baca Juga: Ratusan Rumah di Bengkulu Terdampak Gempa Magnitudo 6,3, Begini Penjelasan Gubernur Helmi Hasan

“Kalau DPRD tidak bicara, mungkin dianggap tidak ada,” ujar Dedi.

“Saya tahu kontrak media Pak Ono sudah banyak,” sindirnya sambil tertawa dalam rapat paripurna DPRD Jabar, Kamis (22/5/2025).

Apresiasi Kejagung Terkait Bank BJB

Dedi menyampaikan apresiasi kepada Kejaksaan Agung yang menindak kasus dugaan penyimpangan kredit sebesar Rp600 miliar tanpa agunan oleh mantan pejabat Bank Jabar Banten (BJB).

Ia menegaskan bahwa koreksi telah dilakukan melalui RUPS BJB dan memastikan kasus ini tak mengganggu stabilitas keuangan daerah.

Dedi juga menyampaikan apresiasi kepada Kejaksaan Tinggi Jabar dan Kejaksaan Agung atas penahanan eks Dirut Sritex dan salah satu mantan pejabat Bank BJB dalam kasus dugaan penyimpangan kredit senilai Rp 600 miliar tanpa agunan memadai.

Baca Juga: HARUS DIMENGERTI! Honorer yang Tidak Lolos PPPK Tahap 2 Tetap Diangkat Jadi ASN Asal Mau Isi 7 Jabatan Ini!

Ia menekankan bahwa Pemprov Jabar melalui RUPS telah melakukan koreksi total agar peristiwa itu tidak memengaruhi BJB secara keseluruhan.

Tak hanya itu, Dedi menyoroti banyak persoalan mendasar di Jawa Barat, seperti tingginya angka kemiskinan, yang menurutnya tidak hanya akibat rendahnya pendapatan, tetapi juga karena biaya hidup yang terus meningkat, terutama dalam sektor pendidikan.

Alih fungsi lahan dan kerusakan lingkungan, yang disebutnya sebagai penyebab utama musibah dan penurunan sumber daya alam.

Kelemahan sistem perizinan investasi, yang membuat banyak pabrik menunda operasional, seperti kasus pabrik sepatu di Indramayu.

Tingginya harga tanah, yang menghambat ekspansi industri seperti BYD karena warga menaikkan harga secara drastis.

Dedi juga menyampaikan perlunya integrasi antara pembangunan provinsi, kabupaten/kota, dan desa, termasuk pemetaan lokasi kemiskinan dan infrastruktur bermasalah hingga ke tingkat desa.

Dengan suara yang meninggi, ia menegaskan bahwa aksinya yang sering viral, seperti operasi tambang liar, adalah langkah taktis, bukan pencitraan.

“Kalau saya rapat duluan, besoknya tambang udah kosong,” sindirnya.

Terkait pengesahan raperda investasi, Dedi menyoroti angka kemiskinan yang masih tinggi di Jabar. Ia mengusulkan agar ke depan dalam LKPJ, para bupati dan wali kota juga diundang.

“Saya mohon dipaparkan, kemiskinan tertinggi di kabupaten dan desa mana, investasi tertinggi di mana, infrastruktur bermasalah di mana, agar bisa mengorkestrasi pembangunan Jabar, kabupaten, kota, dan desa secara bersama-sama dan berkeadilan,” katanya.***