POJOKSATU.ID - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, yang akrab disapa Kang Dedi Mulyadi (KDM), turun langsung ke Maumere, Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur (NTT), untuk menjemput 12 warga Jawa Barat yang diduga menjadi korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO).
Kedatangan KDM ke Maumere bertujuan memastikan kondisi para korban dalam keadaan sehat dan aman sebelum dipulangkan ke Jawa Barat.
Ia menegaskan, keselamatan dan pemulihan korban menjadi prioritas utama Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
“Kedatangan saya ke sini dalam rangka memastikan para korban ini dalam keadaan sehat, selamat, dan dalam keadaan baik, sehingga mereka bisa kembali ke Jawa Barat,” ujar KDM di Maumere, Senin (23/2/2026).
Kedua belas warga tersebut sebelumnya bekerja sebagai pemandu lagu atau LC di tempat karaoke di Maumere.
Mereka diduga menjadi korban praktik TPPO dan kini telah mendapatkan pendampingan.
Meski para korban dipulangkan ke daerah asal, KDM memastikan proses hukum atas dugaan kasus TPPO tetap berjalan.
Ia menyatakan para korban telah menyampaikan komitmennya untuk mengikuti seluruh tahapan hukum yang diperlukan.
“Mulai dari penyelidikan, penyidikan, penetapan tersangka, hingga jika diminta menjadi saksi di kejaksaan dan pengadilan, para korban menyatakan kesiapannya,” tegasnya.
Baca Juga: Honda Ramadhan Exhibition Hadir di Bogor, Tawarkan Promo Spesial dan Diskon Menarik
Pemprov Jawa Barat, lanjut KDM, siap memberikan pendampingan hukum secara penuh hingga perkara tersebut selesai.
Ia juga membuka kemungkinan para korban kembali ke Maumere jika dibutuhkan dalam proses hukum lanjutan.
KDM berharap aparat penegak hukum dapat menangani kasus ini secara profesional dan transparan.
Ia menegaskan dukungannya terhadap upaya penegakan hukum di mana pun kasus tersebut diproses.
“Untuk penegak hukum, tegakkan hukum di manapun. Saya yakin teman-teman kepolisian dan kejaksaan bisa menangani secara baik,” ucapnya.
Kasus dugaan TPPO yang melibatkan warga Jawa Barat ini menjadi perhatian publik, mengingat praktik perdagangan orang masih menjadi persoalan serius di berbagai daerah.
Pemerintah daerah diharapkan memperkuat pengawasan serta edukasi kepada masyarakat agar tidak mudah terjerat tawaran kerja yang berisiko.
Langkah cepat yang diambil KDM dinilai sebagai bentuk respons pemerintah daerah dalam melindungi warganya, sekaligus memastikan proses hukum tetap berjalan demi keadilan bagi para korban.***
