POJOKSATU.id – Presiden Prabowo Subianto turun langsung ke Kalimantan Barat untuk memantau penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang masih menjadi perhatian pemerintah.
Prabowo tiba di Pangkalan TNI AU Supadio, Kalimantan Barat, Sabtu (22 agustus 2026), sekitar pukul 11.56 WIB. Kedatangannya menjadi bagian dari langkah pemerintah memperkuat penanganan karhutla secara langsung di lapangan.
Setibanya di Kalbar, Prabowo bersama jajaran pemerintah pusat dan daerah menerima pemaparan mengenai kondisi terkini karhutla, termasuk perkembangan titik panas berdasarkan pemantauan satelit.
Data yang dipaparkan pemerintah menunjukkan masih terdapat 198 hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi dalam pemantauan 24 jam terakhir.
Perwakilan BNPB, Bulo, menjelaskan bahwa hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi tersebut mengindikasikan adanya titik api dan asap di wilayah Kalimantan Barat.
Baca Juga: 52 Pesawat Dikerahkan, Pemerintah Perkuat Operasi Modifikasi Cuaca Tangani Karhutla Kalimantan
“Kami lanjut akan melaporkan tentang situasi terkini pantauan hotspot yang selama 24 jam berdasarkan satelit ada 198 hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi artinya dengan tingkat kepercayaan tinggi ada titik api dan asap yang terjadi di wilayah Kalimantan Barat.”
Pernyataan tersebut disampaikan dalam pemaparan yang diterima melalui kanal YouTube Sekretariat Presiden, Sabtu (22 agustus 2026).
Hotspot Banyak Terkonsentrasi di Selatan Kalbar
Persoalan karhutla tidak merata di seluruh wilayah Kalimantan Barat.
Berdasarkan pemantauan yang dipaparkan kepada Presiden, hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi paling banyak berada di wilayah selatan Kalbar.
Kabupaten Ketapang, Kubu Raya, dan Kayong Utara menjadi wilayah yang mendapat perhatian karena menjadi lokasi dominan titik panas.
Sementara itu, hotspot juga terpantau di wilayah timur Kalbar, antara lain Kabupaten Sanggau, Sintang, dan Sambas.
Selain 198 hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi, pemerintah mencatat sekitar 3.100 hotspot dengan tingkat kepercayaan sedang serta 406 hotspot dengan tingkat kepercayaan rendah.
Baca Juga: Warga Palumbonsari Karawang Minta Honor RT dan RW Ditambah
Angka tersebut menunjukkan bahwa persoalan karhutla di Kalbar masih membutuhkan penanganan berlapis, mulai dari pemantauan, pemadaman hingga pencegahan agar api tidak kembali meluas.
Prabowo Bukan Hanya Meninjau, Langsung Pimpin Penanganan
Kunjungan Prabowo ke Kalimantan dilakukan setelah sebelumnya Presiden memberikan instruksi agar jajaran TNI dan Polri turun langsung menangani karhutla di sejumlah provinsi.
Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengatakan Prabowo terbang ke Kalimantan untuk mengecek sekaligus memimpin langsung penanganan karhutla.
“Presiden Prabowo langsung terbang menuju Kalimantan untuk mengecek dan memimpin langsung penanganan serentak kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan.”
Menurut Teddy, pembagian tugas dilakukan agar penanganan di lapangan berjalan lebih cepat, terpadu, dan serentak.
Baca Juga: 6 Swasta Akademisi Jadi Tersangka KPK di Pemerasan Ortu Calon Mahasiswa Kedokteran Unsoed
Untuk Kalimantan Barat, Presiden menugaskan Panglima TNI dan Kapolri. Sementara penanganan di Kalimantan Tengah melibatkan KSAD dan Wakapolri.
Adapun di Kalimantan Selatan, penanganan ditugaskan kepada KSAL bersama Astamaops Polri.
Pemerintah Sudah Jalankan Modifikasi Cuaca
Selain pemadaman di darat, pemerintah juga menggunakan operasi modifikasi cuaca untuk membantu meningkatkan peluang turunnya hujan di wilayah terdampak.
Berdasarkan pemaparan pemerintah, operasi modifikasi cuaca telah dilaksanakan pada 11 hingga 18 Agustus 2026.
Pemerintah juga memantau potensi hujan ringan di wilayah timur Kalimantan Barat pada periode 21 hingga 27 Agustus 2026. Pelaksanaan modifikasi cuaca berikutnya akan disesuaikan dengan pertumbuhan awan dan kondisi atmosfer.
Ada Persoalan Peralatan di Lapangan
Kunjungan Presiden berlangsung ketika persoalan kesiapan penanganan karhutla juga mendapat sorotan dari DPR.
RMOL sebelumnya melaporkan adanya kritik mengenai keterbatasan peralatan Masyarakat Peduli Api (MPA) serta kondisi sebagian sarana pemadaman yang dinilai sudah usang.
Anggota Komisi IV DPR Bambang Purwanto mengatakan sejumlah peralatan pemadaman perlu diperbarui agar penanganan api dapat dilakukan lebih efektif.
Di sisi lain, pemerintah juga telah mengambil langkah penegakan hukum terhadap pemegang izin kehutanan yang berkaitan dengan kasus karhutla.
RMOL melaporkan Kementerian Kehutanan telah menindak 42 subjek hukum PBPH. Dari sejumlah kasus yang ditangani, sembilan masuk proses penegakan hukum dan empat kasus telah menetapkan tersangka.
Fokus Pemerintah Kini Bukan Sekadar Memadamkan Api
Kehadiran langsung Prabowo di Kalimantan Barat menunjukkan bahwa penanganan karhutla kini ditempatkan sebagai persoalan yang membutuhkan koordinasi lintas lembaga.
Dengan masih terdeteksinya 198 hotspot berkepercayaan tinggi, pemerintah menghadapi tantangan untuk memastikan titik api tidak berkembang menjadi kebakaran yang lebih luas.
Selain pemadaman, pengawasan wilayah rawan, dukungan peralatan bagi petugas dan masyarakat, operasi modifikasi cuaca serta penegakan hukum menjadi bagian dari strategi penanganan karhutla.
