POJOKSATU.id - Polemik anggaran renovasi rumah dinas Gubernur Kalimantan Timur mendadak ramai diperbincangkan publik.
Angka Rp 25 miliar yang beredar di publik memicu tanda tanya, hingga akhirnya Gubernur Kaltim Rudy Mas'ud buka suara.
Rudy menegaskan bahwa angka tersebut tidak sepenuhnya dialokasikan untuk rumah dinas gubernur saja.
Baca Juga: Pemerintah Siapkan Formasi Khusus 2026, Jalan Baru PPPK Paruh Waktu Jadi Full Time, Ini Skemanya
Ada sejumlah fasilitas lain yang turut masuk dalam perencanaan anggaran tersebut.
“Jadi intinya kalau Rp 25 miliar itu tidak hanya untuk rumah gubernur saja, tapi juga wakil gubernur dan pendopo-pendopo yang ada di situ karena ada guest house-nya,” Kata Rudy, dikutip Pojoksatu kepada awak media 7/4/2026.
Ia menjelaskan, kondisi rumah dinas yang ada saat ini memang membutuhkan banyak pembenahan.
Baca Juga: Trump Tidak Jadi Ratakan Peradaban Iran, Inilah 10 Tuntutan Iran yang Bikin AS Tak Berkutik
Mulai dari fasilitas dasar hingga perlengkapan penunjang dinilai sudah tidak layak digunakan.
“Mulai banyak sekali yang tidak ada ya, mulai dari elektroniknya tidak ada, toiletnya banyak yang harus dibenahi, lampu-lampunya dan sebagainya, termasuk televisi-televisinya, sofa-sofanya sudah tidak layak,” kata Rudy.
Menurutnya, renovasi dilakukan bukan semata untuk kenyamanan pribadi, melainkan untuk mendukung aktivitas pemerintahan.
“Jadi banyak hal yang dibenahi di dalam rumah dinas itu,” tegas Rudy.
Ia juga menegaskan tidak pernah secara khusus meminta fasilitas tersebut.
“Saya tidak pernah meminta rumah dinas, tapi memang sudah disiapkan," kata dia.
Rudy menyebut seluruh proses penganggaran dilakukan oleh tim pemerintah daerah.
"Itu tim TAPD yang melaksanakan kegiatan-kegiatan itu yang menganggarkan,” sambungnya.
Lebih lanjut, ia menekankan bahwa pembenahan dilakukan agar rumah dinas bisa difungsikan secara optimal.
“Kita baikin kembali untuk menerima seluruh kegiatan-kegiatan pemerintahan Provinsi Kalimantan Timur,” sambungnya.
Isu ini pun terus menjadi sorotan publik, terutama terkait transparansi dan prioritas penggunaan anggaran daerah.***
