POJOKSATU.id — Suasana Istana Negara pada 1 September lalu benar-benar menggambarkan momentum penting bagi perjalanan hubungan buruh dengan pemerintah.
Pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dan pimpinan serikat pekerja menjadi lebih dari sekadar agenda seremonial, melainkan forum strategis yang menyinggung persoalan mendasar jutaan pekerja di Indonesia.
Andi Gani Nena Wea, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), menekankan bahwa dukungan buruh terhadap Presiden Prabowo bukan sekadar simbol loyalitas, tetapi dukungan kritis yang disertai tuntutan nyata.
Sikap ini menegaskan buruh ingin berada sejajar dengan pemerintah dalam membangun negara, bukan hanya menjadi “pengikut”.
Baca Juga: Apa Itu BEM Ungu? Ramai Disorot Imbas Agus Setiawan Hadiri Audiensi DPR Wakili Mahasiswa UI
Prabowo sendiri merespons dengan komitmen mempercepat pembahasan dua RUU penting, yakni RUU Ketenagakerjaan dan RUU Perampasan Aset.
Dua payung hukum ini dianggap krusial, baik dalam menjamin hak pekerja maupun memperkuat agenda pemberantasan korupsi.
“Saya pastikan aspirasi buruh tidak akan diabaikan, justru menjadi bagian penting dari kebijakan nasional,” ujar Prabowo.
Sejalan dengan itu, Said Iqbal dari KSPI sekaligus Ketua Partai Buruh menyoroti pentingnya ruang demokrasi, khususnya demonstrasi damai sebagai hak rakyat.
Kritiknya terhadap gaya hidup hedonis pejabat negara juga menambah bobot tuntutan buruh, apalagi situasi ekonomi rakyat masih rentan dengan PHK massal, upah rendah, dan masalah outsourcing.
Enam poin prioritas yang dibawa Said Iqbal pun mencerminkan spektrum luas kepentingan buruh, mulai dari isu hukum, politik, hingga ekonomi.
Tuntutan buruh yang diperjuangkan saat aksi buruh 28 Agustus lalu, di antaranya:
- RUU Ketenagakerjaan agar buruh terlindungi dari sistem kerja kontrak dan outsourcing.
- RUU Perampasan Aset demi penegakan hukum antikorupsi yang lebih tajam.
- Pemilu bersih dari politik uang.
- Regulasi potongan tarif ojol maksimal 10%.
- Mekanisme khusus pencegahan PHK massal.
- Reformasi pajak buruh dengan kebijakan yang lebih adil.
Baca Juga: Klarifikasi Menag Nasaruddin Umar Terkait Guru: Mohon Maaf dan Tegaskan Komitmen Negara
Respon positif Presiden Prabowo atas semua poin ini memperlihatkan adanya titik temu baru dalam hubungan negara dan buruh.
Dukungan yang diberikan oleh serikat pekerja bukan sekadar deklaratif, tetapi beriringan dengan desakan agar reformasi ketenagakerjaan benar-benar diwujudkan.
Pertemuan ini bisa menjadi tonggak penting karena buruh kini tampil bukan hanya sebagai kelompok penekan, tetapi juga mitra kritis pemerintah dalam menentukan arah kebijakan nasional.***
Baca dan kirim komentar untuk artikel lainnya melalui apps kami:
Versi Android: https://play.google.com/store/
versid iOS: https://apps.apple.com/app/
Channel Whatsapp: https://www.whatsapp.com/
Fanpage edugov: https://www.facebook.com/
