POJOKSATU.ID - Langkah mantan menteri dan ketua relawan nasional itu untuk bergabung dengan Partai Gerindra ternyata menemukan rintangan signifikan dari internal partai.

Organisasi sayap kader muda, Tunas Indonesia Raya (Tidar), secara terbuka menyatakan penolakan terhadap keinginan Budi Arie Setiadi.

Keinginan Budi Arie, yang sebelumnya dikenal sebagai Ketua Umum Projo dan dekat dengan lingkaran mantan Presiden Joko Widodo.

Untuk merapat ke Partai Gerindra muncul di tengah dinamika politik nasional pasca periode pemerintahan sebelumnya.

Baca Juga: Cek Nama Penerima Bantuan Sembako Akhir Tahun 2025, Cair Hingga Rp 600 Ribu!

Namun, respons dari akar rumput Gerindra justru keras.

Di Pematang Siantar, misalnya, DPC Gerindra menilai wacana tersebut sebagai “langkah pragmatis mencari suaka politik”.

Sekretaris Jenderal Tidar, Rocky Candra, menegaskan, kami menghormati siapa pun yang ingin berjuang bersama.

"Tapi Partai Gerindra bukan tempat persinggahan bagi mereka yang baru datang ketika langit politik sedang cerah.” ujarnya, dikutip dari Detik, Minggu 9 November 2025.

Baca Juga: Alih Teknologi Mahal, Apa Keuntungannya untuk Industri Dalam Negeri?

Dalam pandangan Rocky, Partai Gerindra dibangun dengan idealisme dan perjuangan panjang para kader.

“Partai ini dibangun dengan idealisme, bukan oportunisme,” tambahnya.

Sikap ini menggambarkan ketegangan antara kebutuhan partai menjaga soliditas.

Dan identitas internal, dengan figur-baru yang ingin masuk lewat pintu politik.

Niat bergabungnya Budi Arie dinilai sebagai upaya “melindungi diri” dari potensi hukum atau ketidakpastian politik.

Sebaliknya, Budi Arie sendiri dalam pernyataannya menyebut bahwa akan ada gelombang besar relawan Projo yang siap mengikuti langkahnya bergabung ke Gerindra.

Meski demikian, penolakan oleh Tidar dan sejumlah DPC Gerindra menunjukkan.

Bahwa pertimbangan bukan hanya kuantitas relawan, melainkan juga kualitas dan asal-usul kader.

Baca Juga: Aktivitas Sehari-hari Peserta Magang Nasional, Antara Belajar, Kerja, dan Pengalaman Baru

Salah satu alasan penolakan yaitu rekam jejak politik dan persepsi publik.

Sejumlah kader dan pengurus Gerindra di daerah menganggap berpindahnya seorang tokoh dari relawan pro Jokowi.

Ke partai yang dipimpin oleh Prabowo Subianto memiliki implikasi simbolik yang tak sederhana.

Situasi ini memberikan sejumlah pesan penting bagi Partai Gerindra.

Baca Juga: Soeharto, Pahlawan Pembangunan atau Bayangan Masa Kelam Demokrasi?

Terutama dalam menjaga konsistensi citra dan arah politiknya.

Pertama, partai perlu memastikan bahwa mereka tidak sekadar menjadi “rumah singgah” bagi figur-figur politik yang datang karena momentum atau kepentingan sesaat.

Gerindra harus menunjukkan bahwa penerimaan kader baru bukan didasari kalkulasi elektoral semata.

Melainkan melalui mekanisme seleksi dan pengkaderan yang jelas.

Hal ini penting untuk menjaga kepercayaan publik sekaligus memperkuat identitas ideologis partai di tengah dinamika politik yang terus berubah.

Kedua, isu pengkaderan dan loyalitas internal kini menjadi sorotan utama.

Gerindra dikenal sebagai partai dengan struktur kaderisasi yang disiplin.

Sehingga setiap langkah politik perlu mempertimbangkan keseimbangan antara loyalitas lama dan energi baru yang datang dari luar.

Partai dihadapkan pada tantangan untuk membuktikan bahwa kedekatan personal.

Baca Juga: Sosok FN Pelaku Bom SMAN 72 Diungkap Sepupu, Ternyata Keluarga Broken Home dari Banyumas

Dukungan publik terhadap sosok tertentu tidak boleh menggeser nilai-nilai dasar organisasi.

Ketiga, meskipun kehadiran tokoh besar seperti Budi Arie berpotensi membawa dukungan relawan, jaringan politik, dan kekuatan logistik.

Dukungan akar rumput tetap menjadi faktor penentu dalam setiap keputusan strategis partai.

Gerindra perlu berhati-hati agar proses politiknya tetap berjalan organik.

Baca Juga: Lowongan Kerja Palsu Makin Canggih, Ini Tanda Tandanya Agar Tak Jadi Korban

Berdasarkan aspirasi kader dan simpatisan di lapangan, bukan karena popularitas individu semata.

Bagi Budi Arie, penolakan atau resistensi terhadap kehadirannya menjadi tantangan besar dalam perjalanan politiknya.

Ia kini dihadapkan pada dua jalan: tetap mempertahankan identitas sebagai tokoh relawan yang independen.

Atau mencoba menempuh jalur baru dengan menyesuaikan diri pada dinamika politik partai yang lebih formal.

Dalam konteks politik Indonesia yang sarat citra dan loyalitas, langkah berpindah partai tidak pernah mudah.

Publik dan kader partai akan selalu menilai dari sisi integritas, konsistensi, serta rekam jejak kesetiaan politik seseorang.

Menjelang tahun-tahun politik dan pemilu regional, fenomena semacam ini akan semakin sering terjadi.

Tokoh tokoh lintas partai saling bermanuver, relawan berubah menjadi mesin politik, dan aliansi strategis berganti arah sesuai kepentingan jangka pendek.

Namun, bagi partai sebesar Gerindra, menjaga keseimbangan antara strategi dan prinsip menjadi kunci utama.

Baca Juga: Cara Membuat Akun MagangHub Kemnaker untuk Daftar Magang Nasional Batch 2

Langkah politik yang tergesa atau sekadar berbasis kalkulasi pragmatis justru bisa merusak fondasi perjuangan yang telah dibangun lama.

Karena itu, dinamika masuknya tokoh baru seperti Budi Arie bukan sekadar persoalan personal atau simbolik, tetapi juga ujian bagi kematangan politik Gerindra.

Apakah partai mampu mempertahankan integritas ideologinya di tengah arus pragmatisme politik nasional.

Atau justru ikut terseret dalam pusaran transaksi kekuasaan yang dangkal.

Inilah pertanyaan besar yang akan dijawab oleh langkah-langkah mereka ke depan.***