POJOKSATU.ID - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto melakukan kunjungan langsung ke wilayah terdampak banjir di Tapanuli Selatan.
Dalam peninjauan yang berlangsung di Desa Aek Garoga, Kecamatan Batang Toru, Suharyanto mengaku terkejut dengan besarnya dampak yang ditimbulkan bencana tersebut.
Kondisi di lapangan menurutnya jauh lebih parah dibandingkan informasi awal yang diterima tim pusat.
Baca Juga: Warga Bisa Koreksi Data Bansos, Mekanisme Usul-Sanggah Melalui Sistem SIKS-NG Resmi Dijalankan
Sebagai bentuk tanggung jawab moral, Suharyanto menyampaikan permintaan maaf kepada Bupati Tapanuli Selatan karena penanganan awal belum berjalan optimal.
Ia memastikan kehadiran BNPB ke lokasi bukan sekadar simbolis, melainkan untuk mempercepat penyaluran bantuan, memperkuat koordinasi, dan memastikan masyarakat yang terdampak mendapatkan penanganan cepat.
“Kami mohon maaf bila respons awal belum maksimal. BNPB datang untuk menolong masyarakat di Tapanuli Selatan dan seluruh wilayah yang sedang dilanda banjir,” ujarnya saat meninjau lokasi banjir. dikutip pojoksatu.id dari (Insatagram @nowdots)
Baca Juga: Tak Perlu Rumit! Dua Teknik Ini Bisa Buat Anda Lolos Wawancara PPG 2025
Kunjungan itu juga dilakukan untuk melihat langsung kondisi warga yang masih mengungsi serta infrastruktur yang rusak akibat banjir dan longsor.
Dalam kesempatan yang sama, Suharyanto memberikan penjelasan terkait alasan pemerintah belum menetapkan banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat sebagai bencana nasional.
Ia menegaskan bahwa penilaian status bencana tidak hanya melihat jumlah korban atau kerusakan, tetapi juga mempertimbangkan kapasitas pemerintah daerah dalam menangani kondisi darurat.
Menurutnya, saat tim BNPB tiba di beberapa daerah yang terdampak, kondisi sudah menunjukkan perbaikan.
Baca Juga: 110 Prajurit TNI AD Turun Jaga Kilang Pertamina Cilacap, Langkah Antisipasi atau Sinyal Ancaman?
Beberapa daerah telah mendapatkan penanganan memadai oleh pemerintah provinsi maupun kabupaten.
“Dari laporan dan pengecekan, Tapanuli Tengah menjadi wilayah yang paling serius terdampak. Sementara daerah lain, seperti Aceh dan sejumlah titik di Sumut serta Sumbar, sudah ditangani oleh pemerintah setempat,” jelasnya.
Ia menegaskan bahwa status bencana nasional bukan satu-satunya indikator agar bantuan pusat mengalir.
Baca Juga: Dari Desa ke Sistem Nasional, Karang Taruna dan Misi Data Tunggal Bansos 2025–2026
Pemerintah tetap mengerahkan dukungan logistik, tenaga, dan peralatan ke daerah manapun yang membutuhkan, tanpa harus menunggu penetapan status tersebut.
Penekanan ini sekaligus menjawab kegelisahan masyarakat yang menilai pemerintah pusat terkesan lambat dalam memberikan penanganan di beberapa wilayah.
Suharyanto mengatakan bahwa BNPB akan terus memantau perkembangan di seluruh daerah terdampak dan siap menambah personel maupun logistik bila diperlukan.
Fokus utama saat ini adalah mempercepat pemulihan akses jalan, membersihkan material longsor, serta memastikan kebutuhan dasar warga seperti makanan, air bersih, dan tempat tinggal sementara dapat terpenuhi.
Baca Juga: Tidak Sama Antar Kabupaten! Ini Penyebab Tanggal Cairnya TPG 100 Persen Saling Berbeda
Di Tapanuli Selatan sendiri, banyak warga masih mengandalkan posko-posko pengungsian yang dibangun di titik aman.
Kerusakan rumah, lahan pertanian, dan infrastruktur publik dilaporkan cukup signifikan, membuat proses pemulihan diperkirakan membutuhkan waktu panjang.
Pemerintah daerah bersama BNPB dan TNI–Polri masih melakukan evakuasi lanjutan dan pemetaan risiko bencana susulan.
Baca Juga: WALHI Bongkar Pemilik Asli Tambang Martabe, Rakyat Kebanjiran, Korporasi Panen Cuan
Bencana banjir dan longsor di Sumatra kali ini menjadi pengingat betapa pentingnya kewaspadaan, mitigasi, dan koordinasi lintas daerah.
Sementara itu, masyarakat berharap kehadiran BNPB di lokasi terdampak dapat mempercepat penanganan dan pemulihan bagi warga yang masih berjuang di tengah keterbatasan.***
