POJOKSATU.id – Di balik pengakuan Wakapolri Komjen Dedi Prasetyo tentang lambatnya respons Polri, muncul satu fenomena menarik.
masyarakat kini semakin percaya kepada Damkar (Pemadam Kebakaran) – bahkan untuk urusan yang seharusnya menjadi ranah polisi.
Kenapa bisa begitu? Berikut analisis mengapa Damkar berubah menjadi “penyelamat segala urusan” di mata publik.
Respons Cepat Jadi Kunci Kepercayaan Publik
Wakapolri mengakui bahwa waktu tanggap Polri dalam melayani aduan.
Publik melalui SPKT masih lebih dari 10 menit padahal standar quick response versi PBB adalah di bawah 10 menit.
Baca Juga: Peran 3 Anggota TNI AD Terlibat Pembunuhan Kacab BRI Cempaka Putih, Serka MN Sebabkan Kematian
Sementara itu, masyarakat merasa Damkar jauh lebih cepat dalam merespons panggilan darurat, sehingga mereka memilih melapor ke Damkar melalui hotline 110.
Kesan “cepat sampai” ini membuat Damkar semakin dipercaya sebagai solusi ketika waktu sangat berharga.
Damkar Bukan Sekadar Pemadam Api
Faktanya, tugas Damkar telah meluas jauh di luar memadamkan kebakaran.
Di banyak kasus, mereka juga dikerahkan untuk menangani evakuasi medis, membuka pintu, atau membantu saat kecelakaan.
Pola perilaku ini semakin membentuk citra Damkar sebagai instansi “serbaguna dan siap sedia.”
Misalnya, Dedi menyebut bahwa masyarakat sekarang “lebih mudah melaporkan segala sesuatu ke Damkar.”
Di sisi lain, Kapolda Riau sempat menanggapi maraknya pujian publik kepada Damkar yang dinilai “lebih bisa” dibanding polisi dalam berbagai situasi darurat.
Baca Juga: Angka Putus Sekolah Tinggi, Sekolah Rakyat di Banten Jadi Harapan Baru Anak Yang Kurang Mampu
Penguatan citra ini tidak lepas dari keterlibatan Damkar dalam situasi non-kebakaran.
Yang relevansinya semakin terasa dalam kehidupan sehari-hari warga.
Kepercayaan Publik dan Trauma Masa Lalu
Baca Juga: Massa Aksi Nilai Kedudukan Ketua MK Tak Sah Berdasar Putusan PTUN
Sebagian publik tampaknya sudah lelah menunggu polisi. Ada anggapan di masyarakat bahwa pelaporan ke polisi bisa berbelit.
memakan waktu lama, atau bahkan tidak ditindaklanjuti dengan serius.
Sementara itu, keberadaan Damkar sebagai saluran tanggap darurat memberi rasa aman dan instan.
Kondisi ini diperparah oleh kritik publik yang diarahkan pada Polri terkait layanan publiknya, baik dari sisi cepat tanggap maupun birokrasi.
Polri sendiri menyadari kritik ini dan menyebut perbaikan dalam budaya internal (kultural) sebagai “pekerjaan rumah besar.”
Transformasi Polri Ada Harapan, tapi Tantangan Besar
Sebagai respons atas masalah kecepatan, Polri merumuskan strategi reformasi.
Memperkuat layanan 110 berbasis digital agar aduan warga bisa ditindaklanjuti lebih cepat.
Selain itu, Polri juga merencanakan transformasi SPKT menjadi unit Pamapta dengan fungsi yang lebih operasional bukan sekadar administrati.
Baca Juga: Peran 3 Anggota TNI AD Terlibat Pembunuhan Kacab BRI Cempaka Putih, Serka MN Sebabkan Kematian
Agar lapangan bisa merespons laporan dengan sebaik Damkar.
Dedi menegaskan bahwa Polri tidak akan berhenti berbenah.
Reformasi struktural dan budaya akan terus dijalankan agar polisi bisa kembali menjadi problem solver yang tepat waktu.
Baca Juga: Angka Putus Sekolah Tinggi, Sekolah Rakyat di Banten Jadi Harapan Baru Anak Yang Kurang Mampu
Kepercayaan Institusi
Masyarakat yang lebih memilih Damkar mencerminkan krisis kepercayaan terhadap Polri dalam konteks pelayanan publik.
Jika dibiarkan, tren ini bisa berdampak jauh bukan hanya soal kecepatan, tapi soal legitimasi polisi sebagai institusi yang dihormati.
Di sisi lain, Polri punya momentum untuk membalik narasi bila transformasi 110 dan unit Pamapta berhasil, ini bisa menjadi titik balik kepercayaan publik.
Namun, keberhasilan itu sangat bergantung pada implementasi di lapangan bukan sekadar janji di atas kertas.***
