POJOKSATU.ID - Pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jawa Barat 2024 terdapat dua artis calon wakil gubernur, Gitalis Dwi Natarina (Gita KDI) dan Ronal Suprapradja.

Keduanya harus menerima kenyataan bahwa mereka gagal melaju ke kursi Wakil Gubernur Jawa Barat.

Berdasarkan hasil quick count yang dilakukan oleh Indikator yang diperbarui pada 27 November 2024, pukul 15.40, dengan suara masuk mencapai 71%.

Gitalis Dwi Natarina, yang lebih dikenal sebagai Gita KDI, seorang penyanyi sekaligus selebriti yang terjun ke dunia politik, memperoleh 10,01% suara dalam hasil sementara.

Baca Juga: Ilham Habibie Putra BJ Habibie Kalah dalam Kontestasi Pilkada Gubernur Jawa Barat 2024

Meskipun memiliki popularitas di dunia hiburan dan memanfaatkan media sosial untuk meraih dukungan, Gita KDI tampaknya belum berhasil.

Termasuk mengonsolidasikan cukup banyak dukungan di kalangan pemilih Jawa Barat, yang lebih memilih calon wakil gubernur dengan latar belakang politik atau pemerintahan yang lebih kuat.

Meskipun begitu, pencapaian Gita KDI dengan persentase suara ini menunjukkan adanya basis dukungan yang solid, meskipun terbatas.

Baca Juga: KPU informasikan terkait hasil perhitungan yang dapat diakses oleh publik!

Hal ini bisa menjadi modal bagi Gita untuk terus mengembangkan karier politiknya di masa depan, dengan memperbaiki strategi kampanye dan lebih mengedepankan isu-isu yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.

Sementara itu, Ronal Suprapradja, seorang tokoh yang sebelumnya dikenal sebagai figur publik dan selebriti, memperoleh 9,48% suara menurut hasil quick count.

Ronal, yang pernah tampil di sejumlah acara televisi dan dikenal karena personalitasnya, tampaknya juga menghadapi tantangan besar dalam meraih dukungan pemilih.

Meskipun memiliki sejumlah penggemar, perolehan suara yang jauh dari harapan ini mencerminkan betapa ketatnya persaingan dalam Pilkada Jawa Barat 2024.

Kegagalan Ronal untuk mendapatkan cukup banyak suara menunjukkan bahwa popularitas selebriti belum tentu cukup untuk menggaet dukungan politik.

Khususnya di tingkat pemilihan daerah yang seringkali lebih mengedepankan program-program konkret dan rekam jejak di bidang pemerintahan.***