POJOKSATU.ID, SEDERET masalah muncul dalam penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI 2024 Aceh-Sumut. Mulai dari venue yang bocor, venue belum siap, makanan yang kurang bergizi hingga penyelewengan dana.
Kompetisi olahraga multicabang yang digelar pada 8-20 September 2024 dinilai belum memadai.
Padahal sebelumnya, Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Dito Ariotedjo mengklaim jika venue olahraga yang tersebar di Aceh dan Sumut itu hampir rampung 100 persen.
Baca Juga: Meriahkan Perayaan HUT Ke-79 KAI, Daop 3 Cirebon Gelar Lomba Tarik Lokomotif
Meski begitu, Dito pun mengakui jika venue-venue tersebut memang banyak yang belum rampung.
Venue Voli Berlumpur
Salah satu venue dan akses yang bermasalah adalah GOR Voli Indoor Sumut Sport Center. Akses menuju venue juga bisa disebut belum rampung.
Bahkan sempat viral di media sosial jika jalan menuju GOR tersebut digenangi air dan lumpur, serpihan triplek, serta potongan kayu yang berserakan.
Para pemain voli, pelatih, hingga ofisial tim yang berlatih juga tampak tidak nyaman saat bermain lantaran adanya debu-debu di arena.
Dito juga mengungkap permasalahan venue cabang olahraga voli yang berlumpur itu akibat adanya hujan yang melanda daerah setempat. Venue olahraga Voli tersebut sudah siap pakai, namun akibat hujan sehingga akses jalannya menjadi berlumpur.
Meski sebetulnya penyelenggaraan PON menjadi tanggung jawab daerah, namun kejadian ini langsung dikoordinasikannya kepada Menteri PUPR Basuki Hadimuljono.
"Memang sarana pendukungnya yang mungkin agak keteteran dan jalannya mungkin setelah hujan jadi berlumpur. Saya memohon ke Pak Basuki PUPR langsung akhirnya kami take over dan pusat langsung masuk membenarkan jalannya alhamdulillah sekarang sudah rapi," jelas dia.
Bahkan karena venue GOR belum terlihat rampung, cabor Voli pun yang seharusnya dimulai pada 10 September, diundur menjadi 11 September.
Makanan kurang gizi
Kendala selanjutnya adalah makanan untuk atlet yang dinilai kurang bergizi atau kurang layak.
Menurut Koordinator Wilayah Aceh Sekretariat Kontingen Kalteng Mikhael Agusta, atlet yang sering mengalami keterlambatan konsumsi berasal dari cabang olahraga (cabor) panahan dan panjat tebing.
Baca Juga: Sekolah Tahfidz di Citra Indah City Bakal Tempuh Jalur Hukum Gara-Gara Aktivitasnya Dipersoalkan
Mikhael mencontohkan, kontingennya yang berada di Banda Aceh baru menerima makan malam pada Sabtu (7/9/2024) pukul 22.30 WIB.
Tak sampai di situ, sarapan untuk Kontingen Kalteng baru diterima pada Minggu (8/9/2204) pukul 09.50 WIB. Terlambatnya konsumsi untuk atlet ini pun membuat persiapan kontingen Kalteng menjadi terganggu.
“Kami menyampaikan nota protes atas pelayanan yang diberikan kepada kontingen Kalimantan Tengah, khususnya cabor panahan dan panjat tebing,” ujarnya
Selain itu, PON 2024 juga diwarnai terlambatnya bus yang membawa atlet dan ofisial menuju venue, kamar mandi kotor, juga minimnya air bersih. Kurang baiknya pelayanan juga diakui Menpora. Malahan, Dito juga mengungkap konsumsi untuk para atlet memang sangat tidak layak.
"Saat kami ke sana memang saya cek langsung makanannya sangat tidak layak dan tidak sesuai dan di situ kami cek bahwa itu memang tanggung jawab pemerintah daerah," ucap dia.
Lapor dugaan penyelewengan dana
Menpora Dito Ariotedjo melaporkan penyelenggaraan PON XXI 2024 ke Kejaksaan Agung (Kejagung) dan Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri.
Terkait kendala-kendala dalam PON, Dito memastikan semua laporan dan keluhan akan ditindaklanjuti. Politikus Partai Golkar itu juga meminta semua pihak memantau dan melaporkan jika menemukan masalah.
Baca Juga: Tak Bantah Ingin Bercerai dari Paula Verheoven, Baim Wong : Iya, Itu Doain yang Terbaik
"Saya sampaikan jika memang ada laporan atau keluhan baik itu dari masyarakat, pendukung, atlet dan official silakan enggak apa-apa laporkan langsung bisa ke saya ataupun melalui media massa di mana pun kami akan tindaklanjuti," tutur Dito.
Dito berharap agar polisi dan kejaksaan dapat melakukan pendampingan setelah koordinasi itu dilakukan.
“Akan proses resmi ke Kejaksaan dan Bareskrim terkait dugaan atau potensi penyelewengan penyelenggaraan PON XXI 2024 di daerah Sumut dan Aceh,” kata Menpora.
Sebab, kedua instansi ini menjadi satgas pendampingan tata kelola penyelenggaraan PON XXI 2024 dalam Keppres Nomor 24 tahun 2024.
Polri janji kawal Menurut polisi, laporan dugaan penyelewengan dana PON XXI yang dikoordinasikan Dito sedang didalami Bareskrim Polri.
Bareskrim bersama Polda Aceh dan Polda Sumatra Utara juga akan mendampingi pengelolaan dana PON XXI tahun 2024 untuk mencegah potensi penyelewengan dana dan memastikan transparansi pengelolaan anggaran acara tersebut.
Pendampingan ini juga dinilai merupakan langkah strategis untuk memastikan bahwa penyelenggaraan PON XXI di Aceh-Sumut bebas dari praktik-praktik korupsi yang dapat merugikan keuangan negara serta mencoreng pelaksanaan ajang olahraga nasional tersebut. ***
