POJOKSATU.ID - Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan mengungkap kebutuhan anggaran sebesar Rp37,47 triliun untuk mempercepat transformasi digital dalam sistem pemerintahan atau e-government.
Menurutnya, pendanaan tersebut krusial untuk membangun infrastruktur digital yang terintegrasi dan modern.
Pernyataan itu disampaikan Luhut saat menanggapi besarnya angka yang dibutuhkan, terutama untuk pengadaan server dan penguatan sistem teknologi informasi pemerintah.
Baca Juga: Transparansi LPDP Disorot, Agnes Jennifer Kritisi Penerima Beasiswa yang Layak
Ia menyadari nominal tersebut tergolong besar, namun menilai investasi tersebut sangat penting demi efisiensi dan transparansi tata kelola pemerintahan.
“Angka-angka ini juga akan sangat penting. Saya pikir mengenai server ini tadi perlu nanti dilihat, memang angka yang besar. Tapi ya beli mobil aja bisa, masa beli ginian enggak bisa gitu,” ujar Luhut, dikutip dari instagram @bisniscom (27/2/2026).
Pernyataan tersebut sekaligus menyinggung polemik pengadaan kendaraan dinas yang belakangan ramai diperbincangkan publik.
Luhut menyiratkan bahwa anggaran untuk transformasi digital seharusnya dipandang sebagai kebutuhan strategis, bukan sekadar belanja rutin.
Menurutnya, sistem e-government akan membawa dampak jangka panjang terhadap efisiensi anggaran negara.
Digitalisasi layanan publik diyakini mampu memangkas birokrasi berbelit, mempercepat proses administrasi, serta meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan negara.
Transformasi digital juga dinilai menjadi fondasi penting untuk mendorong daya saing Indonesia di era ekonomi berbasis teknologi.
Dengan sistem pemerintahan yang terdigitalisasi, koordinasi antarinstansi dapat berjalan lebih cepat dan terintegrasi.
Luhut menekankan bahwa pembangunan infrastruktur server dan pusat data bukan sekadar proyek teknologi, melainkan investasi strategis negara.
Ia berharap publik melihat kebutuhan anggaran tersebut sebagai bagian dari upaya modernisasi sistem pemerintahan secara menyeluruh.
Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah memang mendorong percepatan digitalisasi layanan publik, termasuk integrasi data antar kementerian dan lembaga.
Namun, tantangan infrastruktur dan sistem keamanan siber masih menjadi pekerjaan besar yang membutuhkan dukungan anggaran memadai.
Dengan kebutuhan Rp37,47 triliun, Luhut optimistis transformasi digital dapat berjalan lebih cepat dan terarah.
Ia menilai, jika belanja lain yang tidak terlalu strategis bisa dibiayai, maka pembangunan sistem digital yang berdampak luas bagi masyarakat semestinya juga mendapatkan prioritas.
Baca Juga: KOMCAD Hanya Untuk yang Terpilih! Inilah Kriteria Khusus ASN yang Bisa Ikut Pelatihan Militer 2026
Wacana ini pun berpotensi memicu diskusi publik mengenai skala prioritas anggaran negara, terutama di tengah tuntutan efisiensi dan transparansi penggunaan dana publik.***
