POJOKSATU.ID - Rapat Koordinasi penanganan bencana yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah.
Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) kembali menegaskan buruknya kesiapan pemerintah menghadapi rangkaian bencana di Sumatra.
Dalam rapat bersama Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.
AHY membeberkan kebutuhan anggaran penanganan bencana yang mencapai angka fantastis Rp 51 triliun.
Baca Juga: Pelaku Kekerasan di Sekolah Didominasi Siswa, Wamendikdasmen Sorot Peran Komite Sekolah
Angka ini mencerminkan besarnya kerusakan yang tak mampu dicegah pemerintah sejak awal.
AHY menyampaikan bahwa jumlah itu berasal dari “perhitungan kasar”.
Sebuah pengakuan yang sekaligus menunjukkan betapa tidak matangnya perencanaan dan mitigasi bencana yang seharusnya sudah dipersiapkan jauh hari.
Dari total tersebut, Aceh menyedot porsi terbesar, yakni sekitar Rp 24 triliun.
Baca Juga: Gerakan Teman Sebaya RukunSamaTeman Resmi Diluncurkan, Ajak Murid Jadi Agen Perubahan di Sekolah
Sedangkan Sumatera Utara dan Sumatera Barat membutuhkan sekitar Rp 13 triliun.
Lonjakan kebutuhan dana ini memperlihatkan bahwa kerusakan infrastruktur di wilayah terdampak begitu parah.
Sekaligus menjadi tamparan keras atas lemahnya pengawasan pembangunan dan mitigasi risiko di daerah rawan bencana.
Lebih jauh, AHY menekankan bahwa persoalan tidak berhenti pada kerusakan fisik.
Ia menyebut minimnya akses air bersih sebagai masalah besar yang terus menghantam pengungsi.
Banyak warga terdampak mengalami penyakit kulit, muntaber, hingga ISPA karena sanitasi tidak layak.
Pemerintah baru akan mengirimkan toilet portable sebagai solusi sementara.
Langkah tambal sulam yang terlambat dan menegaskan ketidaksiapan pemerintah menghadapi skala bencana sebesar ini.
Baca Juga: Pendaftaran SNBP 2026, Cek Syarat Eligible, Kuota Sekolah, dan Jadwal Lengkap
Dalam penjelasannya, AHY juga menyinggung hancurnya fasilitas pendidikan dan tempat ibadah.
Mulai dari sekolah, madrasah, hingga masjid yang rusak berat.
Semua fasilitas vital itu memerlukan rekonstruksi segera, namun pemerintah belum memiliki perencanaan yang solid.
Ia bahkan menyebut prosesnya memerlukan perhitungan lebih lanjut, membuat langkah pemulihan semakin tersendat.
Sementara itu, Menteri PKP Maruarar Sirait belum bisa memastikan berapa kebutuhan anggaran untuk perbaikan rumah warga.
Ia berdalih masih melakukan pendataan dan perhitungan berdasarkan tingkat kerusakan.
Jawaban ini semakin memperjelas betapa lambatnya pemerintah dalam menentukan kebijakan konkret.
Padahal ribuan warga kehilangan rumah dan terpaksa tinggal di pengungsian dalam kondisi memprihatinkan.
Maruarar bahkan menolak memberikan estimasi awal.
Ia mengaku khawatir “bicara cepat tapi salah”, namun pernyataan ini justru memperlihatkan tidak adanya skenario yang matang untuk menghadapi situasi darurat.
Dalam kondisi masyarakat yang membutuhkan tindakan cepat dan pasti, pemerintah malah terjebak antara hitungan teknis dan lambannya pengambilan keputusan.
Ketika anggaran besar baru dihitung setelah bencana besar terjadi, publik semakin kehilangan kepercayaan terhadap kesiapsiagaan pemerintah.
Baca Juga: Beasiswa Pemerintah Rusia 2025, Peluang Prestisius untuk Kuliah Gratis di Negeri Beruang Merah
Penanganan yang berjalan lambat, kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi.
Serta infrastruktur yang roboh di mana-mana menjadi bukti telanjang bahwa sistem mitigasi bencana nasional lemah dan gagal melindungi rakyat.
Pada akhirnya, pengungkapan kebutuhan Rp 51 triliun bukan sekadar angka.
Baca Juga: 10 Program Pertukaran Pelajar ke Luar Negeri yang Wajib Kamu Coba, Buka Peluang Global!
Melainkan potret buruk tata kelola penanganan bencana yang seolah hanya bergerak setelah situasi sudah terlanjur hancur.
Pemerintah kini tidak punya pilihan selain bergerak cepat.
Karena masyarakat sudah terlalu lama menanggung akibat dari lambannya kesiapan negara.
Menghadapi bencana yang seharusnya bisa diantisipasi lebih baik.***
