POJOKSATU.ID - Suara klakson dan tabuhan drum kembali menggema di depan Gedung DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis 6 November 2025 pagi.
Ribuan buruh dari berbagai daerah datang membawa spanduk, seruan, dan semangat yang sama: menuntut keadilan upah dan perbaikan nasib pekerja di tahun 2026.
Aksi ini digalang oleh Konfederasi Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) bersama sejumlah elemen serikat pekerja lainnya.
Mereka mulai berdatangan sejak pukul 09.00 WIB, menutup sebagian ruas Jalan Gatot Subroto dan menyebabkan lalu lintas di kawasan Senayan padat merayap.
Baca Juga: Harga BBM Non-Subsidi Naik Lagi, Pertamina Pastikan Kenaikan Bersifat Tertarget dan Rasional
Mantan Ketua Umum KASBI, Nining Elitos, menyampaikan bahwa aksi kali ini merupakan bentuk kekecewaan buruh.
Terhadap kebijakan pengupahan yang dianggap tidak adil dan tidak berpihak kepada pekerja.
Nining menegaskan, kami menuntut pemerintah dan DPR segera merevisi Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 tentang Pengupahan.
"yang kami nilai tidak memberikan jaminan kesejahteraan. Kami ingin formula upah yang lebih manusiawi,” ujar Nining, dikutip dari suara, 6 November 2025.
Baca Juga: Kadistrik Mandobo Minta 221 CPNS atau PPPK Tingkatkan Dedikasi, Ini Fakta Terbarunya!
Selain revisi aturan, massa juga mendesak kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2026 minimal sebesar 15 persen.
Bahkan 25 persen untuk daerah dengan tingkat inflasi dan kebutuhan hidup layak (KHL) yang tinggi.
Polda Metro Jaya menurunkan 1.464 personel gabungan untuk mengawal jalannya aksi, dibantu aparat TNI dan Satpol PP.
Polisi menegaskan bahwa pendekatan yang digunakan adalah humanis dan persuasif, agar aksi tetap berjalan aman dan tertib.
Kombes Ade Ary mengatakan, kami prioritaskan pelayanan humanis kepada rekan-rekan buruh.
"Tidak ada pelarangan, tetapi kami ingatkan agar aksi tetap damai dan sesuai aturan,” katanya, dikutip dari detik, 6 November 2025.
Sejak pagi, petugas terlihat menutup sebagian ruas jalan di depan Gedung DPR dan mengalihkan arus lalu lintas ke arah Semanggi dan Slipi.
Meski sempat padat, situasi tetap terkendali.
Baca Juga: Ringkasan LENGKAP Materi Teks Cerita Pendek Bahasa Indonesia Kelas VIII Semester 2 Kurikulum Merdeka
Selain soal kenaikan UMP, buruh juga menyoroti sistem kerja kontrak.
Dan outsourcing yang dianggap menindas pekerja dan menghapus kepastian kerja.
Mereka juga mendesak agar DPR dan pemerintah meninjau kembali aturan PHK massal.
Serta memperkuat perlindungan terhadap buruh perempuan dan pekerja migran.
seruan “hapus sistem kerja kontrak” menjadi salah satu slogan paling banyak dikibarkan hari ini.
Baca Juga: Pest Control dan Fumigasi Sarana, Langkah Nyata KAI Daop 3 Cirebon untuk Kenyamanan Pelanggan
Bendera merah serikat buruh berkibar di antara suara toa dan drum yang menggema dari Senayan hingga arah Palmerah.
Hingga siang hari, beberapa perwakilan buruh diterima oleh staf DPR RI untuk menyampaikan aspirasi mereka.
Belum ada tanggapan resmi dari pimpinan DPR, namun pertemuan tertutup berlangsung di Gedung Nusantara III.
Sementara itu, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menegaskan.
Bahwa pihaknya akan mengkaji ulang formula pengupahan 2026 dengan mempertimbangkan inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan kesejahteraan pekerja.
Aksi kali ini bukan sekadar protes ekonomi, tapi juga simbol perlawanan terhadap ketimpangan sosial yang dirasakan para pekerja.
Mereka berharap suara mereka benar-benar sampai ke ruang rapat DPR yang megah itu.
Tak ada bentrokan, tak ada kekerasan hanya suara tuntutan yang menggema.
Meninggalkan pesan kuat bahwa buruh belum menyerah memperjuangkan nasibnya.
Bagi mereka, jalanan Senayan hari ini bukan sekadar tempat protes.
Tapi ruang demokrasi tempat mereka mengingatkan wakil rakyat bahwa keadilan sosial bukan sekadar janji konstitusi.***
