POJOKSATU.ID - Kekecewaan terhadap pemerintah pusat kembali mencuat dari Aceh.
Kali ini datang langsung dari Bupati Aceh Besar, Muharram Idris, yang secara terbuka mengkritik lambannya penanganan banjir dan longsor yang melanda wilayah Aceh.
Menurutnya, respons pemerintah pusat terkesan setengah hati dan tidak sebanding dengan besarnya skala bencana.
Yang telah menghantam sedikitnya 18 kabupaten dan kota di provinsi tersebut.
Muharram menilai sejak awal pemerintah pusat gagal membaca tingkat kedaruratan bencana.
Ia menyebut seharusnya Aceh sudah lama ditetapkan sebagai Bencana Nasional.
Agar penanganan bisa dilakukan lebih cepat, masif, dan terbuka bagi bantuan lintas daerah maupun internasional.
Namun hingga kini, status tersebut tak kunjung diberikan, sementara kondisi warga terus memburuk dari hari ke hari.
Baca Juga: Kuliah Gratis, Lulus Langsung Jadi CPNS? Ini Deretan Sekolah Kedinasan 2026
Ia menggambarkan situasi lapangan dengan nada getir.
Di sejumlah wilayah terdampak parah, warga disebut terpaksa mencuci beras menggunakan air sungai karena ketiadaan air bersih.
Kondisi ini, menurut Muharram, mencerminkan betapa minimnya bantuan nyata.
Yang diterima masyarakat di tengah krisis kemanusiaan yang seharusnya menjadi perhatian utama negara.
Tak hanya itu, bencana yang telah berlalu lebih dari dua pekan justru meninggalkan deretan masalah baru.
Pemadaman listrik berkepanjangan, terputusnya jaringan komunikasi, kelangkaan gas elpiji 3 kilogram.
Hingga menipisnya stok bahan pangan membuat kehidupan warga kian tercekik. Infrastruktur rusak di mana-mana, sementara upaya pemulihan berjalan tersendat.
Muharram secara khusus menyoroti distribusi gas elpiji yang dinilainya sangat tidak memadai.
Pemerintah Aceh Besar bahkan harus melayangkan surat resmi ke BNPB pusat karena pasokan gas yang masuk jauh dari kebutuhan riil masyarakat.
Ia menyebut tidak terlihat adanya upaya serius untuk mempercepat distribusi, seolah penderitaan warga bukan prioritas mendesak.
Kondisi transportasi pun tak kalah memprihatinkan.
Hingga 16 hari setelah bencana, penerbangan Banda Aceh-Medan hanya dilayani satu maskapai dengan satu penerbangan per hari, itupun selalu penuh.
Sementara akses darat ke wilayah timur Aceh semakin sulit akibat jembatan putus, memaksa warga dan logistik harus memutar melalui Medan.
Dampak ekonomi mulai terasa luas. Banyak UMKM tutup karena ketiadaan gas elpiji.
Warung makan berhenti beroperasi, dan sebagian warga kembali memasak menggunakan kayu bakar.
Situasi ini, menurut Muharram, menunjukkan bahwa Aceh Besar dan Banda Aceh sama sekali tidak dalam kondisi baik-baik saja.
Meski narasi pemerintah pusat kerap menyebut penanganan berjalan terkendali.
Ia menegaskan bahwa daerah sudah berada di batas kemampuan bertahan.
Tanpa penetapan status Bencana Nasional dan dukungan pusat yang lebih tegas serta fokus, Aceh dinilai hanya dibiarkan berjuang sendiri menghadapi krisis yang kian dalam.
“Yang kami minta sederhana, hak masyarakat dipenuhi. Tapi sampai hari ini, perhatian pusat masih sangat kurang dan lambat,” pungkasnya, dikutip dari Kompas 13 Desember 2025.***
