POJOKSATU.id, JAKARTA -- Dadan Hindayana dicopot dari Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) ternyata bukan karena pengadaan motor yang sempat viral dan menyita perhatian publik.

Dadan dicopot salah satunya karena dugaan jual beli dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) atau disebut sebagai Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Dudung Abdurachman, kepada wartawan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (3/6/2026) mengungkap penyebab Dadan dicopot.

"Ya, kemungkinan besar seperti itu, banyaklah informasi-informasi ke beliau (Presiden)," kata Dudung.

Baca Juga: Dadan Hindayana Dicopot Prabowo Saat Berangkat Haji, Kondisi Rumahnya di Bogor Tak Disangka

"Ya, salah satu faktornya itu," tambah Dudung ketika dipertegas soal pencopotan Dadan karena dugaan jual beli SPPG atau dapur MBG.

Dudung menyebut Presiden Prabowo Subianto ingin program MBG berjalan dengan baik. Dia mengatakan Prabowo tak ingin ada penyimpangan.

"Keinginan Bapak Presiden bahwa ini uang rakyat yang harus betul-betul dikawal,” katanya.

“Tidak ada terjadinya korupsi, tidak ada terjadinya penyimpangan, tidak ada terjadinya menguntungkan kepentingan perseorangan, kelompok maupun golongan, tetapi betul-betul bapak presiden menginginkan bahwa ini untuk kepentingan rakyat," ucapnya.

Baca Juga: Atasi Krisis Air Bersih, Kodim 0604 Karawang Resmikan Sumur Bor Program KASAD di SMAN 2 Klari

"Tapi presiden inginnya sempurna bahwa semua itu tidak ada terjadi sedikit pun ada yang menyimpang dari program beliau karena ini itu tadi saya katakan ini uang rakyat yang harus dipertanggungjawabkan kepada rakyat," tegas Dudung lagi.

Diketahui, pengadaan motor MBG sempat menjadi perhatian publik beberapa waktu lalu.

Harga motor listrik untuk operasional program Makan Bergizi Gratis (MBG), yaitu model Emmo JVX GT berkisar antara Rp42 juta hingga Rp56,8 juta per unit.

Kepala BGN Dadan saat itu mengklarifikasi bahwa total pengadaan motor listrik untuk tahun 2025 adalah sekitar 21.800 unit (dari target 24.400).

Bantahan telah dikeluarkan terhadap narasi video yang menyebutkan adanya pengadaan 70.000 unit motor untuk Provinsi Jawa Barat.***