POJOKSATU.id - Pernyataan Presiden Prabowo Subianto dalam forum tertutup bersama jajaran Komisi Percepatan Reformasi Polri kembali menjadi sorotan.
Dalam video podcast yang bersumber dari Youtube Forum Keadilan TV, Prof. Mahfud MD yang tengah beredar, terungkap bahwa Prabowo sempat menegur.
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Panglima TNI Agus Subiyanto dengan ucapan yang sangat keras.
Baca Juga: Viral Isu Potongan Gaji ASN Pemprov Jatim Rp1 Juta, TPP dan Uang Makan Disebut Belum Dibayar
“Gak ada gunanya kamu bintang empatmu kalau tidak bisa membantu rakyat.” Ujar Mahfud menceritakannya
Kutipan itu muncul saat Presiden menjelaskan dugaan kebocoran besar dalam sektor tambang.
Berdasarkan data yang disebut Prabowo dalam forum tersebut yang menurut Mahfud diperoleh dari sumber luar negeri.
Baca Juga: Gejolak NU Memuncak! Gus Yahya Bongkar Manuver Penggulingan, Dokumen Rahasia Terkuak
Bukan laporan internal terjadi perbedaan sangat mencolok antara data ekspor Indonesia dan data impor negara tujuan.
Prabowo, seperti ditirukan Mahfud, mencontohkan.
Indonesia melaporkan ekspor 10 juta ton bahan tambang, namun negara tujuan melaporkan impor hingga 100 juta ton.
Baca Juga: Cara Mengecek Validasi TPG Tanpa Ribet! Panduan Lengkap untuk Guru ASN dan Non-ASN
Selisih itu dianggap sebagai indikasi adanya penjarahan kekayaan negara yang berlangsung puluhan tahun.
“Perusahaan ini 34 tahun makan uang negara. Ada yang 25 tahun, ada yang 40 tahun. Masa gak mau menyumbang ke negara?” ujar Prabowo sebagaimana dikisahkan Mahfud.
Di titik itulah teguran kepada Kapolri dan Panglima muncul.
Prabowo menegaskan bahwa aparat keamanan, baik Polri maupun TNI, memegang peran sentral dalam melindungi kekayaan negara.
Bukan justru membiarkan praktik-praktik yang merugikan rakyat berlangsung tanpa kendali.
Baca Juga: Viral Isu Potongan Gaji ASN Pemprov Jatim Rp1 Juta, TPP dan Uang Makan Disebut Belum Dibayar
Teguran yang Tidak Biasa
Teguran langsung kepada pejabat tinggi terutama Kapolri dan Panglima jarang terdengar.
Apalagi dengan nada keras seperti dikisahkan Mahfud.
Pernyataan “bintang empat tidak ada gunanya” menggambarkan dua hal.
Baca Juga: Kecamatan Citeureup, dari Pohon Teureup ke Pusat Aktivitas di Bogor
Kekecewaan Presiden atas lemahnya pengawasan dan penindakan di sektor strategis.
Desakan agar aparat kembali pada mandat utama, yaitu melindungi rakyat, bukan menjadi penonton di tengah kerusakan sistem.
Mahfud menyebut bahwa Prabowo tampak serius dan emosional saat menyampaikan paparan tersebut.
Baca Juga: Gejolak NU Memuncak! Gus Yahya Bongkar Manuver Penggulingan, Dokumen Rahasia Terkuak
Semua yang hadir, menurutnya, dapat merasakan tekanan moral yang ingin ditegakkan Presiden.
Konteks Besar: Reformasi Polri
Dalam wawancara itu, Mahfud juga menjelaskan bahwa masalah Polri bukan hanya soal kasus individual, melainkan persoalan struktural
– malpraktik dalam penanganan perkara.
Baca Juga: Fakta Terbaru TPG TW 4! Siapa yang Sudah Cair dan Siapa yang Masih Menunggu?
– intervensi politik.
– rendahnya meritokrasi,
– hingga praktik pemerasan yang bahkan dialami oleh sesama anggota Polri.
Baca Juga: Benyamin Lantik 81 Pejabat Tangsel, Rotasi dan Mutasi Ditarget Rampung Sebelum Akhir Tahun
Mahfud menyebutkan bahwa data internal Polri sendiri menunjukkan 67% Kapolsek dinilai tidak perform, dan banyak Kapolres yang dianggap tidak memenuhi standar.
Teguran Prabowo kepada Kapolri muncul di tengah upaya negara merapikan kembali institusi kepolisian yang selama bertahun-tahun dinilai publik mengalami degradasi kepercayaan.
Baca Juga: Fakta Terbaru TPG TW 4! Siapa yang Sudah Cair dan Siapa yang Masih Menunggu?
Data, Kemarahan, dan Harapan
Yang menarik, Mahfud menekankan bahwa kemarahan Prabowo bukan semata-mata karena laporan dari kementerian atau Polri.
Tetapi berangkat dari data independen yang ia beli sendiri dari luar negeri.
Hal ini menunjukkan bahwa Presiden merasa sistem internal tidak lagi mampu memberi gambaran jujur tentang situasi nasional.
Baca Juga: Kecamatan Citeureup, dari Pohon Teureup ke Pusat Aktivitas di Bogor
“Prabowo punya komitmen kuat. Masalahnya, pidatonya sering tidak diikuti kerja di bawahnya.” kata Mahfud.
Teguran “bintang empat tak berguna” pada akhirnya bukan serangan personal, tetapi bentuk evaluasi total terhadap performa institusi.
Sebuah pesan bahwa jabatan tinggi bukan prestasi, melainkan tanggung jawab untuk memastikan negara tidak dirugikan.
Baca Juga: Kecamatan Citeureup, dari Pohon Teureup ke Pusat Aktivitas di Bogor
Akankah Teguran Ini Menjadi Titik Balik?
Reformasi Polri sedang berjalan dan tekanan publik sangat besar. Prabowo, melalui pernyataan tersebut, tampak ingin mencabut akar persoalan,
Bahwa aparat tidak boleh tunduk pada kepentingan politik, bisnis, atau jaringan tertentu.
Jika teguran itu benar-benar diterjemahkan dalam tindakan penindakan mafia tambang.
Baca Juga: Fakta Terbaru TPG TW 4! Siapa yang Sudah Cair dan Siapa yang Masih Menunggu?
Pembenahan struktur kepolisian, penyisihan perwira tidak kompeten, serta penguatan meritokrasi maka ini bisa menjadi titik balik penting.
Namun jika hanya berakhir sebagai retorika, publik akan kembali mempertanyakan komitmen negara.
Untuk sementara, ucapan Prabowo itu menjadi pengingat keras Jabatan setinggi apa pun tak berarti atau percuma jika tidak dipakai untuk membela rakyat.***
