POJOKSATU.ID - Presiden Prabowo Subianto menegaskan arah baru tata kelola sumber daya alam dengan meresmikan Badan Industri Mineral, lembaga strategis yang dibentuk untuk memperkuat hilirisasi dan daya saing industri nasional.
Dalam upacara di Istana Kepresidenan, Senin (25/8/2025), Prabowo melantik Prof. Brian Yuliarto sebagai Kepala Badan Industri Mineral berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 77P Tahun 2025.
Prosesi pelantikan dimulai pukul 10.00 WIB dengan lagu Indonesia Raya dan pengucapan sumpah jabatan.
Baca Juga: Dwi Hartono Otak Pelaku Pembunuhan Kacab BRI Sering Undang Artis Ibu Kota ke Kampungnya di Jambi
Brian bukan figur asing di pemerintahan. Ia saat ini menjabat sebagai Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, sekaligus dikenal sebagai akademisi Institut Teknologi Bandung (ITB) dengan kepakaran nanoteknologi yang diakui di tingkat nasional maupun internasional.
Latar belakang tersebut menjadi alasan kuat penunjukannya memimpin lembaga baru yang berorientasi pada riset, inovasi, dan kemandirian industri mineral.
Selain Brian, Presiden juga melantik Laksamana Madya TNI (Purn.) Didit Herdiawan Ashaf sebagai Kepala Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa (Pantura).
Baca Juga: 29 Lokus Jadi Sasaran Ekspedisi Patriot ITB, Dari Sumatera hingga Papua untuk Transmigrasi Berdaya
Ia didampingi dua wakil kepala, yakni Darwin Trisna Djajawinata dan Suhajar Diantoro.
Sejumlah pejabat penting lain turut mengucapkan sumpah jabatan, termasuk Kepala BNN, Kepala BNPT, serta duta besar RI untuk beberapa negara sahabat.
Pembentukan Badan Industri Mineral dipandang sebagai bagian dari strategi besar pemerintah dalam mengoptimalkan pengelolaan mineral, mendorong hilirisasi, serta menciptakan nilai tambah ekonomi di dalam negeri.
Baca Juga: Fenomena Driver Ojol Nongkrong di Warkop, Cuma Pesan Kopi Segelas tapi Duduk Seharian Sambil Ngecas
Baca dan kirim komentar untuk artikel lainnya melalui apps kami:
Versi Android
Versi iOS
Channel Whatsapp
Fanpage Edugov
Dengan kepemimpinan Brian Yuliarto, lembaga ini diharapkan melahirkan kebijakan berbasis riset dan teknologi yang memperkuat kemandirian industri nasional. ***
