POJOKSATU.ID - Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan bahwa rencana kenaikan iuran BPJS Kesehatan tidak akan berdampak kepada masyarakat miskin.
Ia memastikan kelompok berpenghasilan rendah tetap terlindungi karena iurannya ditanggung oleh pemerintah.
Menurut Budi, kebijakan penyesuaian iuran hanya akan berpengaruh pada masyarakat kelas menengah ke atas.
Sementara warga miskin dan tidak mampu tetap menjadi peserta yang iurannya dibayarkan melalui skema bantuan pemerintah.
“Kenaikan premi BPJS tidak ada pengaruhnya sama sekali kepada masyarakat miskin karena masyarakat miskin dibayari oleh pemerintah,” ujar Budi, dikutip pojoksatu.id dari CNN Indonesia (25/2/2026).
Ia menjelaskan, pemerintah selama ini menanggung iuran kelompok masyarakat berpenghasilan rendah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Baca Juga: Jangan Sepelekan Kebiasaan Gantung Barang di Stang Motor, Ini Risiko dan Cara Aman Membawanya
Dengan skema tersebut, masyarakat miskin tetap dapat mengakses layanan kesehatan tanpa harus terbebani kenaikan iuran.
Namun di sisi lain, Budi mengungkapkan kondisi keuangan BPJS Kesehatan saat ini masih menghadapi tantangan serius.
Lembaga penyelenggara jaminan kesehatan nasional tersebut disebut mengalami defisit yang mencapai Rp20 triliun hingga Rp30 triliun.
Baca Juga: Mudik Gratis 2026 Dibuka, 34 Kota Jadi Tujuan Favorit, Cek Daftarnya Sekarang
Untuk mengatasi kondisi tersebut, pemerintah mengalokasikan dana sekitar Rp20 triliun dari APBN guna menutup kekurangan anggaran.
Meski demikian, Budi mengingatkan bahwa potensi defisit masih dapat terjadi setiap tahun apabila tidak ada penyesuaian kebijakan yang tepat.
Menurutnya, keberlanjutan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) harus dijaga agar pelayanan kesehatan kepada masyarakat tetap berjalan optimal.
Pemerintah, kata dia, terus mencari solusi agar sistem pembiayaan BPJS Kesehatan tetap sehat dan berkelanjutan.
Isu kenaikan iuran BPJS Kesehatan memang kerap memicu kekhawatiran publik, terutama terkait dampaknya terhadap masyarakat berpenghasilan rendah.
Baca Juga: Tak Lagi Sekadar Bumbu Dapur! Ini Deretan Produk Olahan Bawang Merah Bernilai Tambah Tinggi
Namun pemerintah menegaskan bahwa kelompok miskin tetap menjadi prioritas perlindungan sosial.
Budi juga menekankan pentingnya keseimbangan antara kemampuan bayar peserta dan kebutuhan pembiayaan layanan kesehatan yang terus meningkat setiap tahun.
Kenaikan biaya pelayanan medis dan jumlah peserta menjadi faktor yang memengaruhi kondisi keuangan BPJS.
Dengan adanya jaminan bahwa iuran masyarakat miskin tetap ditanggung negara, pemerintah berharap tidak terjadi keresahan di tengah masyarakat.
Evaluasi kebijakan terus dilakukan agar program jaminan kesehatan nasional tetap mampu memberikan manfaat maksimal bagi seluruh rakyat Indonesia.***
