POJOKSATU.id – Data kemiskinan nasional yang diungkap Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar “Ara” Sirait.
Dalam rapat kerja dengan Komisi V DPR RI, Rabu (19/11/2025), menyajikan paradoks tajam.
Kabupaten Bogor wilayah tempat tinggal Presiden Prabowo Subianto.
Baca Juga: Satu Triliun
Tercatat sebagai kabupaten dengan jumlah penduduk miskin terbanyak di Indonesia.
Menurut data BPS yang disampaikan Ara, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Bogor mencapai 401,86 ribu jiwa.
Menempatkannya di peringkat pertama dari 100 kabupaten/kota dengan penduduk miskin terbanyak.
Baca Juga: Hari Anak Sedunia, Fakta Mengejutkan, 1 dari 9 Anak Indonesia Masih Hidup Miskin
Ara bahkan menyinggung latar politik lokal saat menyampaikan data ini di DPR
“Bapak Prabowo tinggal di situ, Bapak SBY tinggal di Kabupaten Bogor. Jumlahnya segitu Pak.”
Pernyataan itu menegaskan betapa dekatnya figur politik nasional.
Baca Juga: Laporan Dugaan Gratifikasi di Pemkab Subang Diterima KPK dan Bareskrim Polri
Dengan wilayah yang ternyata menghadapi persoalan kemiskinan struktural dalam skala besar.
Kesenjangan Jumlah vs Persentase Kemiskinan
Menteri Ara tidak hanya menyoroti angka jumlah, tetapi juga memperingatkan bahwa persentase kemiskinan di beberapa daerah lain jauh lebih tinggi.
Meski jumlah absolut penduduk miskinnya lebih rendah.
Ia menyebut daerah Papua sebagai contoh nyata dari 20 kepala daerah dengan persentase kemiskinan tertinggi.
Baca Juga: Satu Triliun
19 berada di Papua dan Nusa Tenggara Timur (NTT).
“Kita nggak bisa hanya kriterianya tinggi tetapi persentase juga saya diminta Presiden"
"untuk memperhatikan yang persentasenya tertinggi juga bukan jumlahnya,” ujar Ara.
Baca Juga: Hari Anak Sedunia, Fakta Mengejutkan, 1 dari 9 Anak Indonesia Masih Hidup Miskin
Ia menambahkan bahwa Kementerian PKP akan menggunakan data BPS tersebut sebagai dasar alokasi program.
Demi politik anggaran yang lebih berpihak kepada daerah miskin tertinggal.
Sebagai langkah konkret, Kementerian PKP menargetkan peningkatan signifikan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kabupaten Bogor.
Baca Juga: Hari Anak Sedunia, Fakta Mengejutkan, 1 dari 9 Anak Indonesia Masih Hidup Miskin
Untuk tahun 2025, Bogor mendapat jatah 1.351 unit BSPS, dan Menteri Ara menargetkan alokasi ini akan “dilipat ganda” tahun berikutnya.
Ara juga mendorong sinergi program perumahan dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Dalam kunjungan di Bogor, dia menyampaikan bahwa rumah rakyat tidak layak huni yang diperbaiki oleh negara.
Adalah bentuk pengamalan sila kelima Pancasila, Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.
Dalam kesempatan lain, Ara menegaskan pentingnya memperkuat akses pembiayaan perumahan dan usaha kecil di Bogor.
Misalnya melalui KUR (Kredit Usaha Rakyat) dan fasilitas pembiayaan perumahan rendah.
Menteri Ara menyampaikan pesan jelas politik anggaran harus berbasis data, tidak cukup hanya melihat jumlah penduduk miskin.
Pemerintah harus memberikan perhatian yang sama terhadap daerah yang jumlah penduduk miskinnya besar dan daerah dengan persentase kemiskinan tinggi.
Komitmen untuk meningkatkan BSPS di Bogor dan mengombinasikannya dengan program pemberdayaan ekonomi.
Baca Juga: Satu Triliun
Menunjukkan bahwa pemerintah mencoba merespons data BPS dengan kebijakan nyata.
Namun, efektivitasnya akan bergantung pada bagaimana anggaran tersebut benar-benar menjangkau masyarakat miskin yang paling membutuhkan.***
