POJOKSATU.id - Ketika bencana datang, waktu menjadi salah satu hal yang paling berharga.

Karena itu, kebutuhan obat, oksigen, alat pelindung diri (APD), hingga perlengkapan medis lainnya tidak bisa baru dipikirkan setelah bencana terjadi.

Direktur Kesiapsiagaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Drs. Pangarso Suryotomo, M.M.B., menilai Indonesia perlu memperkuat sistem kesiapsiagaan dengan menempatkan pencegahan, mitigasi risiko, dan logistik kesehatan sebagai bagian penting dari persiapan menghadapi bencana.

Hal tersebut disampaikan Pangarso dalam sesi Indonesia’s Disaster Preparedness Strategy pada Workshop Logistics and Supply Chain During Disease Outbreak and Disaster, Rabu 23 September 2026, di Gedung Edwin Sentosa, RS PKU Muhammadiyah Gamping.

Baca Juga: Erwin Ungkap Tak Lagi Dilibatkan Pemkot Bandung: 'Saya Nggak Tahu Alasannya'

Menurut Pangarso, Indonesia memiliki kondisi geografis yang membuat penanganan bencana tidak bisa menggunakan satu pola untuk seluruh wilayah.

Sebagai negara kepulauan dengan wilayah yang luas, setiap daerah memiliki karakteristik ancaman dan kebutuhan masyarakat yang berbeda.

Kondisi tersebut harus menjadi pertimbangan sejak tahap perencanaan.

“Setiap jenis bencana itu pasti akan berbeda bagaimana penanganannya maupun bagaimana nanti dengan logistiknya, karena kita terbatas dengan waktu,” ujar Pangarso.

Baca Juga: Demo di KPK Desak Nusron Wahid Menteri ATR BPN Diperiksa Dugaan Money Politik Muktamar NU

Perbedaan karakter wilayah juga berpengaruh terhadap kebutuhan kesehatan saat bencana.

Jumlah penduduk, luas daerah terdampak, akses menuju layanan kesehatan, hingga kondisi fasilitas medis perlu dihitung agar bantuan yang dikirim tidak meleset dari kebutuhan di lapangan.

“Jika nanti kita merencanakan bagaimana urusan kesehatan, urusan logistik, dan penanganannya, pasti kita harus melihat dari luasan wilayah dan jumlah penduduk sehingga teman-teman pada saat akan melakukan respons sudah tahu berapa jumlah yang harus dibawa,” jelasnya.

Pangarso juga melihat adanya perubahan cara pemerintah memandang penanggulangan bencana.

Baca Juga: Lapas Kelas IIA Cibinong Berisi Napi Ferdy Sambo, Harvey Moeis hingga Eks Walkot Bekasi

Jika dahulu perhatian besar diberikan setelah bencana terjadi, kini upaya tersebut diarahkan lebih jauh ke tahap sebelum bencana.

“Dulu kita cenderung responsif. Begitu terjadi bencana, bantuan, rehabilitasi, dan penanganan baru diturunkan. Kini fokus kita telah beralih ke upaya pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, pengurangan risiko, serta keberlanjutan,” kata Pangarso.

Perubahan pendekatan ini menjadi penting karena dampak bencana tidak berhenti pada kerusakan bangunan atau infrastruktur.

Kondisi kesehatan warga, akses terhadap pelayanan medis, kebutuhan dasar, hingga kemampuan masyarakat untuk kembali pulih juga ikut terdampak.

Baca Juga: HJKB ke-216, Farhan Dorong Bandung Jadi Kota Solidaritas

Di sinilah sistem rantai pasok kesehatan memiliki peran penting. Kebutuhan medis harus dipetakan berdasarkan ancaman yang mungkin terjadi, kemudian diterjemahkan menjadi jenis dan jumlah logistik yang perlu disiapkan.

“Bagaimana ancaman gempa bumi berisiko terhadap kesehatan. Mulai dari dampak, kebutuhan logistik, hingga teknis pelaksanaannya,” jelas Pangarso.

Persiapan tersebut mencakup pengadaan, penyimpanan, sampai distribusi logistik kesehatan. Ketiganya perlu dirancang sebelum kondisi darurat muncul.

Sebab, ketika akses menuju suatu wilayah terputus atau fasilitas pelayanan kesehatan mengalami kerusakan, distribusi bantuan bisa ikut terganggu.

Baca Juga: Komisi II DPRD Dorong Perumda Pasar Tingkatkan PAD dan Benahi Tata Kelola Pasar

Tanpa perencanaan rantai pasok yang matang, kebutuhan medis berisiko terlambat tiba ketika masyarakat sangat membutuhkannya.

Pengalaman pandemi COVID-19 juga menjadi pelajaran mengenai pentingnya sistem logistik yang fleksibel.

Kebutuhan APD dan berbagai perlengkapan kesehatan dapat berubah dengan cepat mengikuti situasi, sehingga diperlukan cadangan, penyimpanan yang memadai, serta jalur distribusi yang mampu beradaptasi.

Namun, membangun kesiapsiagaan bencana bukan pekerjaan satu lembaga saja. Pangarso menilai diperlukan kolaborasi berbagai unsur melalui pendekatan pentahelix.

Baca Juga: Update Korban KM Virgo Transport 8, Tim SAR Temukan 52 Orang Meninggal, 83 Masih Hilang

“Peran pentahelix di Indonesia mencakup pemerintah, akademisi, termasuk yang hadir bersama kita hari ini, media massa, lembaga usaha, serta masyarakat,” ujar Pangarso.

Keterlibatan masyarakat pun tidak berhenti pada peran sebagai penerima bantuan.

Mereka yang pernah mengalami bencana atau penyintas justru dapat menjadi bagian penting dalam membangun ketangguhan di tingkat masyarakat.

“Masyarakat yang kita maksud bukan hanya warga yang tidak terdampak atau lembaga saja, melainkan para penyintas itu sendiri yang justru menjadi kekuatan utama kita,” pungkasnya.

Baca Juga: CPNS Guru 2027 Buka Kuota Sekitar 139 Ribu, Lulusan S1-D4 Bisa Ikut Meski Belum PPG

Dengan pola tersebut, kesiapsiagaan tidak lagi sekadar soal seberapa cepat bantuan datang setelah bencana tetapi seberapa matang sistem sudah dipersiapkan sebelum ancaman benar-benar terjadi.***