POJOKSATU.id - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengingatkan bahwa musim kemarau tahun 2026 berpotensi berlangsung lebih panjang dan lebih kering dibandingkan kondisi normal.
Kondisi ini menuntut kesiapsiagaan lintas sektor agar dampaknya tidak berkembang menjadi krisis nasional.
Peringatan tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi Strategi Mitigasi dan Penanggulangan Dampak Musim Kemarau Panjang 2026 yang digelar di Kementerian Pekerjaan Umum, Jakarta, pada Senin, 13 April 2026.
Forum ini menjadi wadah konsolidasi berbagai pemangku kepentingan dalam merumuskan langkah antisipatif menghadapi potensi kekeringan.
Kepala BMKG, Teuku Faisal Fathani, menjelaskan bahwa kondisi iklim global saat ini masih berada pada fase netral dengan indeks ENSO sekitar +0,28.
Namun, pada semester kedua 2026 diprakirakan akan berkembang menuju fase El Nino lemah hingga moderat dengan peluang mencapai 50–80 persen.
Baca Juga: Daftar 10 Kementerian dengan Kinerja Terbaik Versi Cyrus Network, Kemenkeu Memimpin!
Menurutnya, penting untuk memahami bahwa fenomena El Nino tidak selalu terjadi bersamaan dengan musim kemarau.
Namun, apabila keduanya beririsan, maka dampaknya dapat memperparah kondisi kekeringan di berbagai wilayah Indonesia.
“Jika El Nino terjadi saat kemarau, maka intensitas kekeringan akan meningkat secara signifikan,” jelasnya.
Untuk mengantisipasi hal tersebut, BMKG merekomendasikan sejumlah langkah strategis.
Di antaranya adalah penguatan respons di wilayah dengan potensi curah hujan rendah, optimalisasi pengelolaan waduk dan sistem irigasi berbasis data, pelaksanaan operasi modifikasi cuaca, serta kampanye efisiensi penggunaan air dan energi.
BMKG juga menegaskan perannya tidak hanya terbatas pada penanganan kebencanaan, tetapi turut mendukung sektor pembangunan lainnya seperti pertanian, transportasi, dan infrastruktur.
Baca Juga: Kemendikdasmen Raih Peringkat 6 Kementerian Berkinerja Terbaik Versi Cyrus Network
Penyediaan data iklim yang akurat dinilai menjadi fondasi penting dalam pengambilan kebijakan yang tepat.
Sementara itu, Pelaksana Harian Direktur Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum, Adenan Rasyid, menilai bahwa potensi kemarau panjang 2026 merupakan tantangan serius yang harus direspons secara terintegrasi.
Dampaknya diperkirakan akan meluas, mulai dari penurunan debit sungai dan volume waduk hingga gangguan pola tanam dan meningkatnya risiko kebakaran hutan dan lahan.
Baca Juga: Tulung Agung
“Kita tidak bisa menghindari kemarau, tetapi kita bisa memastikan dampaknya tidak berkembang menjadi krisis. Koordinasi dan kecepatan antisipasi menjadi kunci,” ujarnya.
Pemerintah pun mendorong sinergi lintas sektor dengan melibatkan berbagai lembaga seperti BMKG, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), serta kementerian dan pemerintah daerah guna memperkuat kesiapsiagaan nasional.
Melalui forum koordinasi ini, BMKG kembali menegaskan komitmennya dalam menyediakan informasi iklim berbasis sains yang akurat dan dapat diandalkan.
Baca Juga: DAFTAR KOPDES, Pelamar Pendaftaran KDMP dan KNMP Takut Tidak Bisa Daftar CPNS 2026?
Langkah ini diharapkan mampu menjadi dasar dalam menyusun strategi mitigasi yang efektif.
Di tengah ancaman perubahan iklim yang semakin nyata, kesiapan dan kolaborasi menjadi hal yang tidak bisa ditawar.
Musim kemarau mungkin datang setiap tahun, tetapi cara kita menghadapinya akan menentukan seberapa besar dampak yang harus ditanggung bersama.***
