POJOKSATU.ID - Wakil Menteri Investasi sekaligus Wakil Kepala BKPM, Todotua Pasaribu, kembali menyoroti persoalan serius yang selama ini membebani iklim investasi di Indonesia.
Ia menyebut bahwa keberadaan premanisme serta kelompok organisasi kemasyarakatan (ormas) menjadi faktor dominan yang menyebabkan biaya investasi di lapangan membengkak jauh dari perencanaan awal investor.
Dalam acara Antara Business Forum di Jakarta, Rabu (19/11/2025), Todotua mengungkapkan bahwa praktik premanisme tidak hanya datang dari kelompok masyarakat tertentu.
Baca Juga: Hindari Gagal Registrasi! Simak Link Lapor Diri PPG Batch IV Kemenag yang Sering Dicari Guru
Tetapi juga melibatkan oknum aparat hingga institusi pemerintahan.
Kondisi ini, menurutnya, menjadikan masalah premanisme jauh lebih kompleks karena tidak hanya bersumber dari pelaku di lapangan, tetapi juga dari pihak yang seharusnya menjaga ketertiban.
Ia merinci bahwa sekitar 15 hingga 40 persen biaya investasi serta biaya produksi investor lari kepada kelompok preman dan ormas.
Baca Juga: Mahasiswa UNEJ Raih Juara 1 NRC dengan Inovasi DETECT untuk Petani Tembakau
Porsi tersebut dinilai sangat besar dan mampu menggerus daya saing Indonesia dalam menarik modal asing maupun domestik.
Todotua menekankan bahwa investor selalu mempertimbangkan aspek stabilitas, kepastian hukum, dan biaya operasional.
Ketika muncul biaya tak terduga yang tidak memiliki dasar hukum, maka keputusan investasi bisa berubah.
Menurutnya, permasalahan ini juga tercermin dalam berbagai riset dan survei yang menempatkan isu premanisme sebagai salah satu faktor penghambat utama investasi.
Baca Juga: Mahasiswa ITS Raih Juara II Desain Halte Transjakarta Berbasis Budaya Betawi
Dalam beberapa kasus, investor dikabarkan harus menghadapi tuntutan jatah keamanan, pengkondisian proyek, hingga intervensi ormas dalam proses pembangunan fasilitas industri.
Todotua menambahkan bahwa keberadaan preman berseragam membuat penanganan persoalan ini semakin sulit.
Ia menyebut bahwa ada oknum aparat dan birokrasi yang secara aktif memuluskan praktik tersebut demi kepentingan kelompok tertentu.
Situasi ini menciptakan ketidakpastian bagi dunia usaha dan memberi citra buruk bagi Indonesia di mata investor global.
“Dalam banyak laporan yang masuk, praktik seperti ini memberikan kontribusi besar terhadap biaya investasi. Bahkan, kami melihat bahwa premanisme di institusi pemerintahan juga terjadi,” ujar Todotua.
Masalah tersebut bukan hanya menekan margin keuntungan investor, tetapi juga menghambat pertumbuhan kawasan industri dan memperlambat realisasi investasi baru.
Baca Juga: AKBP Basuki Diamankan Propam Imbas Tewasnya Dosen Dwinanda Levi, Mahasiswa Untag Diminta Sabar
Todotua menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat, pemda, dan aparat penegak hukum untuk memastikan iklim usaha lebih aman, transparan, dan efisien.
BKPM, lanjutnya, tengah memperkuat sistem pelaporan dan penanganan keluhan investor terkait gangguan keamanan dan pungutan liar.
Upaya ini diharapkan dapat membantu meminimalkan biaya siluman yang kerap muncul di lapangan.
Baca Juga: Uhamka Pamerkan Karya Inovasi Dosen dan Mahasiswa di Innovation and Technology Expo
Todotua menyatakan bahwa pemerintah menaruh perhatian besar terhadap isu ini, sebab kelangsungan investasi sangat ditentukan oleh kepastian dan kenyamanan investor.
Tanpa perbaikan menyeluruh, biaya tambahan akibat premanisme dikhawatirkan akan terus mempengaruhi daya tarik Indonesia sebagai destinasi investasi.***
