POJOKSATU.id, Jakarta – Untuk meningkatkan pemahaman penyuluh tentang teknis pendampingan Brigade Pangan (BP) demi terwujudnya transformasi pertanian konvensional menuju pertanian modern, Kementerian Pertanian (Kementan) melalui Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP), Pusat Penyuluhan Pertanian, menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) bagi penyuluh pendamping Brigade Pangan dan koordinator Penyuluh Pertanian Kecamatan dalam melaksanakan pengawalan dan pendampingan Program BP, Rabu (24/09/2025).
Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menegaskan, BP akan menjadi garda terdepan dalam mengelola dan mengoptimalkan lahan pertanian secara modern, profesional, dan terampil dengan menjalankan usaha berorientasi bisnis serta menghasilkan pendapatan dan keuntungan.
“Melalui BP, Kementan berupaya memperkuat ketahanan pangan nasional dan mewujudkan swasembada pangan dengan meningkatkan produktivitas pertanian melalui penerapan teknologi modern serta melibatkan generasi muda,” ujar Mentan Amran.
Kepala Badan PPSDMP, Idha Widi Arsanti, menyatakan bahwa BP adalah salah satu kunci dalam regenerasi sekaligus ujung tombak untuk mewujudkan ketahanan pangan.
Karena itu, sangat penting mendorong lahirnya BP yang kuat.
Sementara itu, Kepala Pusat Penyuluhan Pertanian, I Gusti Made Ngurah Kuswandana, menegaskan bahwa keberhasilan swasembada pangan tidak terlepas dari peran bersama, khususnya BP dan penyuluh pertanian.
Bimtek ini menghadirkan narasumber utama, yaitu Ketua Kelompok Substansi Standardisasi dan Sertifikasi Pelatihan Pusat Pelatihan Pertanian, Eka Haris Suparman; Penyuluh Pertanian Utama, Dedy Nursyamsi; dan PT Arkatama Solusindo, Naseh.
Pada kesempatan tersebut, Dedy Nursyamsi menegaskan bahwa pengawalan dan pendampingan intensif oleh penyuluh menjadi kunci dalam mewujudkan BP yang mandiri, modern, berkelanjutan, dan profitable.
Dedy juga menyampaikan bahwa mulai 1 Januari seluruh penyuluh pertanian resmi menjadi pegawai pusat sehingga program nasional, termasuk BP, dapat berjalan lebih terintegrasi.
“Kita harus mengoptimalkan fungsi penyuluhan untuk membangun ekosistem agribisnis yang kuat melalui kolaborasi multi-stakeholder, dari pemerintah, dunia usaha, hingga lembaga keuangan, agar BP dapat menjadi motor penggerak transformasi pertanian modern,” ucapnya.
Sebagai langkah mendukung modernisasi pertanian, Eka Haris Suparman menyampaikan bahwa revisi Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) bidang alat dan mesin pertanian (alsintan) tengah dilakukan.
Revisi ini mencakup pengoperasian traktor roda dua, roda empat, transplanter, combine harvester, hingga teknologi baru lainnya. Kurikulum pelatihan juga disesuaikan dengan kebutuhan nyata di lapangan.
Hingga 19 September, dari 1.771 BP Pangan yang terbentuk, hampir seluruhnya telah mampu mengoperasikan alsintan.
Jumlah petani terlatih tercatat mencapai 27.573 orang dari target 33.890 (81,35%), dan 1.414 Brigade Pangan dari target 1.878 (75,29%).
Sejumlah kisah sukses pun muncul, seperti di Sulawesi Selatan yang berhasil mencatat omzet hingga Rp300 juta, serta di Merauke, Papua, dengan total omzet mencapai Rp6 miliar, jelas Eka.
Sedangkan Naseh menyampaikan bahwa aplikasi e-Monev merupakan instrumen strategis untuk memantau dan mengevaluasi pendampingan secara berkala.
Melalui sistem ini, setiap laporan dicatat, diverifikasi, dan dipantau secara real time sehingga transparansi dan akuntabilitas kinerja semakin terjaga.
Menurutnya, aplikasi ini mudah diakses melalui mesin pencari dengan login menggunakan akun yang diberikan mentor atau koordinator.
Pendamping dapat menginput laporan kegiatan mulai dari koordinasi, budidaya, panen, hingga pascapanen lengkap dengan uraian kegiatan dan bukti foto.
Setiap laporan diberi tanda warna: hijau (sudah sesuai dan diverifikasi), kuning (sudah diinput namun belum diverifikasi), dan merah (belum ada laporan).
“Dengan mekanisme ini, pengawasan kinerja pendamping dan Brigade Pangan menjadi lebih sistematis, transparan, dan terukur,” jelas Naseh.
Sebagai informasi, Bimtek ini diikuti oleh 16 provinsi kegiatan BP dan dibagi menjadi dua wilayah.
Melalui Bimtek ini, diharapkan para penyuluh pendamping BP dan koordinator penyuluh dapat melakukan pengawalan dan pendampingan mulai dari perencanaan, pengelolaan, pelaksanaan, hingga pengembangan bisnis, serta meningkatkan efektivitas sebagai upaya mewujudkan swasembada pangan nasional berkelanjutan.
