POJOKSATU.id, JAKARTA — Bila PPP pindah haluan bergabung bersama Demokrat dan PKS, pengamat politik Jamiluddin Ritonga menyebut harus ada restu Presiden Jokowi.
Menurut pengamat politik Jamiluddin Ritonga, restu Presiden Jokowi sangat penting bagi partai politik pendukung pemerintah menghadapi Pemilu 2024, termasuk PPP.
Analisa Jamiluddin, PPP bakal manut apa yang diperintahkan Presiden Jokowi, termasuk soal pindah posisi untuk berkoalisi.
“Bila PPP nantinya pindah haluan ke Demokrat dan PKS, besar kemungkinan itu karena restu Jokowi, bukan inisiatif PPP apalagi ketumnya,” kata analis politik dari Universitas Esa Unggul Jamiluddin Ritonga, Minggu (3/9).
Baca Juga: Bagaimana Cara Menghilangkan Bekas Sealer Pada Cat Mobil? 7 Alternatif Ini Bisa Anda Coba!
Wacana bergabung dengan Demokrat dan PKS sempat dimunculkan Sandiaga Uno usai tawaran sebagai cawapres Ganjar Pranowo ditolak mentah oleh PDI Perjuangan.
Menurut Jamiluddin Ritonga, PPP tak bernyali untuk keluar dari PDIP, meskipun peluang merangkul Demokrat terbuka usai AHY dimentahkan Nasdem.
“PPP kemungkinan akan tetap bersama PDIP mengusung Ganjar Pranowo. Sebab, Ketum PPP tidak cukup mandiri dan berani untuk keluar dari PDIP,” kata Jamiluddin.
Sementara itu, Sandiaga Uno menuturkan PPP belum melakukan komunikasi intensif lagi dengan seluruh kader PPP paska pecahnya koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP).
Baca Juga: Demokrat Buka Peluang Gabung Ganjar atau Prabowo, Herman Khaeron: Kesini Cenderung, Kesana Cenderung
Kemungkinan PPP bakal menggandeng Demokrat bisa saja, namun PPP masih melihat dan menganalisa dinamika politik yang terjadi saat ini.
"Tapi dari Bappilu saya menyampaikan bahwa teman-teman ya tim baru bahwa jika ingin melihat ikan di dalam kolam tenangkanlah dulu airnya sebening kaca,” kata Sandiaga Uno di kawasan TMII, Jakarta Timur, Sabtu (2/9).
“Jadi karena politik ini sangat bergerak cepat sekali kita harus melihat dengan perspektif yang lebih jelas," katanya lagi.***
