POJOKSATU.id - Badan Gizi Nasional (BGN) menyiapkan sejumlah skema baru untuk pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), terutama di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Salah satu pendekatan yang sedang dipertimbangkan adalah memanfaatkan fasilitas yang sudah tersedia, seperti kantin sekolah, dapur umum, hingga sarana milik komunitas setempat.
Langkah tersebut dilakukan sebagai bagian dari upaya meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran negara tanpa mengurangi kualitas pelayanan maupun sasaran utama program.
Baca Juga: UIKA Bogor Raih Akreditasi Unggul, Kampus Islam yang Terus Berkembang Sejak 1961
Kepala BGN, Nanik S. Deyang, mengatakan pelaksanaan MBG ke depan tidak harus selalu bergantung pada pembangunan dapur baru berupa Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), terutama di daerah yang sebenarnya telah memiliki fasilitas yang layak untuk mendukung program.
“Jadi ada beberapa alternatif, intinya untuk mengurangi beban anggaran APBN. Dan kita intinya tidak harus membangun dapur baru, itu prinsipnya.
Kita bisa menggunakan dapur-dapur, misalnya kantin sekolah,” kata Nanik dalam konferensi pers di Kantor Pusat BGN, Kamis (4/6/2026).
Fokus Efisiensi Tanpa Mengurangi Kualitas
Menurut Nanik, efisiensi anggaran menjadi salah satu pertimbangan penting dalam pengembangan program MBG yang kini terus diperluas cakupannya ke berbagai daerah.
Namun demikian, penghematan biaya tidak boleh mengurangi kualitas makanan yang diterima masyarakat maupun standar keamanan pangan yang harus dipenuhi setiap penyelenggara program.
Karena itu, BGN menegaskan bahwa pembenahan standar operasional tetap menjadi prioritas utama di tengah berbagai upaya efisiensi yang dilakukan.
“Kami ingin memastikan setiap dapur menghasilkan makanan yang aman, sehat, dan bergizi.
Karena itu, pembenahan standar operasional, peningkatan kapasitas SDM, serta penguatan pengawasan menjadi agenda utama kami,” ujarnya.
Buka Peluang Kolaborasi dengan Banyak Pihak
Selain memanfaatkan fasilitas yang sudah ada, BGN juga membuka peluang kerja sama dengan berbagai pihak untuk memperluas jangkauan layanan MBG, khususnya di wilayah yang membutuhkan dukungan lebih besar.
Kolaborasi tersebut dapat melibatkan badan usaha milik negara (BUMN), perusahaan swasta melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), yayasan, lembaga sosial, hingga komunitas yang memiliki perhatian terhadap perbaikan gizi masyarakat.
Dengan pendekatan tersebut, pemerintah berharap kebutuhan infrastruktur program dapat dipenuhi secara lebih cepat tanpa seluruhnya bergantung pada pembangunan fasilitas baru yang membutuhkan biaya besar.
Tata Kelola Program Akan Diperkuat
Sementara itu, Wakil Kepala BGN, Agustina Arumsari, menegaskan bahwa penguatan tata kelola menjadi salah satu fokus utama dalam konsolidasi program yang sedang dilakukan.
Baca Juga: Harga BBM Resmi Berubah per 7 Juni 2026, Pertamina Dex dan Dexlite Turun, Pertamax Turbo Justru Naik
Menurut dia, perbaikan sistem pengendalian internal akan berjalan seiring dengan integrasi data, validasi informasi, serta pengembangan sistem yang lebih terstruktur dan terukur.
Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan setiap kebijakan yang diambil memiliki dasar data yang kuat sekaligus dapat dipertanggungjawabkan secara transparan.
“Kami akan memperkuat integrasi data dan sistem informasi agar setiap kebijakan dapat didukung oleh data yang valid.
Baca Juga: Kanan Dalam
Selain itu, berbagai rekomendasi dari lembaga pengawas akan menjadi bagian dari upaya penyempurnaan tata kelola yang sedang kami lakukan,” kata Agustina.
Kelompok 3B Jadi Sasaran Prioritas
Dalam strategi terbaru, BGN juga akan memperkuat intervensi gizi kepada kelompok 3B yang terdiri dari ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.
Kelompok tersebut dinilai menjadi sasaran paling strategis dalam upaya pencegahan stunting sekaligus peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia sejak usia dini.
Fokus pada kelompok rentan itu juga sejalan dengan berbagai rekomendasi ahli gizi yang menekankan pentingnya pemenuhan kebutuhan nutrisi pada masa awal kehidupan, terutama selama periode seribu hari pertama kehidupan anak.
Melalui kombinasi efisiensi anggaran, pemanfaatan fasilitas yang telah tersedia, penguatan tata kelola, dan penajaman sasaran penerima manfaat, BGN berharap Program Makan Bergizi Gratis dapat berjalan lebih efektif serta menjangkau masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
Program tersebut pada akhirnya diharapkan tidak hanya meningkatkan kualitas gizi, tetapi juga menjadi investasi jangka panjang bagi masa depan generasi Indonesia. ***
