POJOKSATU.id, JAKARTA – Pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka akan menggenapkan 100 hari pertama kerjanya besok hari atau 28 Januari 2025.
Pengamat komunikasi politik Jamiluddin Ritonga mengatakan reshuffle kabinet diperlukan lantaran sejumlah menteri di Kabinet Merah Putih (KMP) berbuat kontroversi dan menjadi polemik.
“Rakyat tentu berharap Prabowo segera mereshuffle yang dinilai kinerjanya buruk dan hanya jadi beban,” kata Pengamat Politik dari Universitas Esa Unggul ini, Senin 27 Januari 2025.
“Harapan rakyat itu beralasan karena gaji dan fasilitas para menteri itu berasal dari pajak rakyat,” katanya lagi.
Baca Juga: Advokat Senior Ini Sebut Imlek Tak Sekedar Perayaan Tradisi tapi Peradaban Modern
Menteri yang dicap buruk sepatutnya dipertimbangkan untuk dicopot demi marwah pemerintahan.
“Lagi pula masih banyak anak bangsa yang kapasitasnya jauh lebih baik dari para menteri yang kinerjanya buruk dan jadi beban presiden tersebut. Hanya saja mereka ini tak dekat dengan lingkar kekuasaan atau tidak dekat dengan elite partai politik,” katanya.
Menurutnya, Prabowo juga harus berani mengambil menteri yang profesional.
Mereka ini punya kapasitas dan komitmen yang besar untuk memajukan bangsa dan negara.
Baca Juga: Innalillah, Teungku Hasbi Qori di Bireuen Meninggal Baca Alquran, Ayat Terakhir Buat Merinding
Presiden Prabowo juga tidak boleh diintervensi dalam menilai anak buahnya di pemerintahan dan mencopot mereka jika tidak memiliiki kinerja yang baik.
“Jadi, Prabowo harus menunjukkan independensinya dalam menilai para menterinya. Menteri yang tak layak sudah saatnya di reshuffle agar visi dan misi Prabowo lebih cepat terwujud,” katanya lagi.
Diketahui, pelantikan Prabowo Subianto sebagai Presiden kedelapan Republik Indonesia dilaksanakan pada hari Minggu, 20 Oktober 2024 di Kompleks Parlemen, Jakarta.
Pelantikan ini menandai dimulainya pemerintahan lima tahun Prabowo Subianto sebagai Presiden dan Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia.***
