POJOKSATU.id — Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, membuat pernyataan berani.
Ia menegaskan bahwa Indonesia tidak akan lagi mengimpor beras hingga akhir 2026, bahkan menargetkan impor garam berhenti total pada 2027.
Namun, di balik optimisme itu, muncul pertanyaan besar: benarkah Indonesia benar-benar siap swasembada pangan?.
Baca Juga: Overthinking Bisa Bikin Capek Secara Fisik? Ini Penjelasan dan Cara Mengatasinya
Produksi Naik, Tapi Konsumsi Masih Tinggi
Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan produksi padi nasional tahun 2025 diperkirakan mencapai 34,77 juta ton gabah kering giling.
Naik sekitar 13 persen dibanding 2024 yang tercatat 30,5 juta ton.
Baca Juga: Dana Sudah Siap, Rp 5 Triliun untuk Ketahanan Pangan Bulog Bangun 100 Gudang Beras Baru
Kenaikan produksi ini memberi harapan bahwa stok beras nasional bisa mencukupi kebutuhan domestik yang mencapai sekitar 30 juta ton per tahun.
Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Arief Prasetyo Adi, menambahkan stok beras di gudang Bulog per April 2025 mencapai lebih dari 3 juta ton.
Angka itu dianggap cukup untuk menjaga stabilitas pasokan menjelang 2026, asalkan produksi tidak terganggu cuaca ekstrem.
Baca Juga: Dana Sudah Siap, Rp 5 Triliun untuk Ketahanan Pangan Bulog Bangun 100 Gudang Beras Baru
Namun, di sisi lain, Indonesia masih bergantung pada impor di sejumlah komoditas strategis.
Pada 2024, volume impor beras tercatat 4,5 juta ton, tertinggi dalam lima tahun terakhir.
Hal ini menunjukkan bahwa kebutuhan konsumsi masih belum seimbang dengan kapasitas produksi nasional.
Garam Jadi Tantangan Mutu dan Cuaca
Tak hanya beras, Zulhas juga berjanji impor garam akan dihentikan total pada 2027.
Baca Juga: Opini Bisa Dianggap Hoaks? Risiko Abu-Abu di Balik Rencana Sertifikasi Influencer
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mencatat produksi garam nasional pada 2024 mencapai 3 juta ton, sedangkan kebutuhan industri mencapai lebih dari 4 juta ton.
Artinya, masih ada selisih 1 juta ton yang ditutup dari impor.
Masalah utama bukan hanya kuantitas, tapi kualitas. Banyak garam lokal belum memenuhi standar industri kimia dan farmasi.
Baca Juga: Mulai 2025, Tunjangan Guru ASN dan PPPK Dibayar Langsung oleh Kemenkeu
Untuk mengejar target 2027, pemerintah menyiapkan program peningkatan kualitas garam di Madura, NTT, dan Cirebon dengan anggaran sekitar Rp800 miliar.
Cuaca dan Infrastruktur Jadi Ujian
Optimisme swasembada sering kali terganjal faktor cuaca dan logistik.
Fenomena El Niño 2024 menurunkan produktivitas padi hingga 8 persen di sebagian wilayah Jawa Timur dan Sulawesi Selatan.
Baca Juga: Disiplin Jadi Kunci, Wali Kota Tidore Lantik 819 PPPK Paruh Waktu Tahun 2025
Selain itu, distribusi hasil panen masih belum efisien. Bulog mengakui bahwa 30 persen gudang eksisting sudah berusia di atas 25 tahun.
Karena itu, pemerintah tengah menyiapkan pembangunan 100 gudang baru senilai Rp5 triliun untuk memperkuat rantai pasok.
Realitas vs Janji Politik
Sejarah mencatat, janji serupa pernah muncul. Pada 2017, pemerintah juga mengumumkan “swasembada beras”, namun dua tahun kemudian Indonesia kembali impor 2 juta ton.
Zulhas kini membawa semangat baru dengan basis data yang lebih kuat. Namun, tanpa perbaikan distribusi, irigasi, dan tata niaga, target 2026 bisa kembali menjadi slogan.
Baca Juga: Dana Sudah Siap, Rp 5 Triliun untuk Ketahanan Pangan Bulog Bangun 100 Gudang Beras Baru
Ambisi menghentikan impor pangan adalah langkah besar menuju kedaulatan pangan.
Tapi untuk mencapainya, Indonesia masih perlu membenahi banyak hal mulai dari mutu garam, efisiensi logistik, hingga daya serap Bulog terhadap hasil panen petani.***
