POJOKSATU.ID - Sebuah proyek pengaspalan jalan di Desa Kore, Kecamatan Sanggar, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat, menjadi sorotan publik.

Belum genap satu bulan selesai dikerjakan, kondisi aspal di ruas jalan tersebut sudah mengalami kerusakan cukup parah.

Kerusakan itu pertama kali mencuat setelah beredarnya video rekaman warga di media sosial.

Baca Juga: Gaji Guru PPPK Paruh Waktu 2026 Bikin Kaget! Bisa Tembus Rp5,7 Juta, Ini Aturan Jam Kerja Resminya

Dalam video tersebut terlihat lapisan aspal mengelupas dan tergulung di beberapa titik. Bahkan, bagian dasar aspal tampak sudah terbuka.

Seorang ibu yang merekam kondisi jalan itu terdengar mempertanyakan kualitas pengerjaan proyek tersebut.

Ia menyebut proyek pengaspalan jalan raya di Desa Kore itu memiliki nilai anggaran mencapai Rp1,5 miliar.

Baca Juga: Papua Tengah Kembali Membara, KKB Serang dan Hanguskan Pos PT Kristalin, 2 Korban Nyawa Melayang

“Aspal sudah tergulung, bagaimana pekerjaan proyek. Proyek 1,5 M, tidak sampai satu bulan sudah tergulung seperti ini. Harap diperbaiki kembali,” ucapnya dalam video yang direkam, dikutip dari instagram @feedgramindo (21/2/2026).

Dari rekaman tersebut, terlihat jelas lapisan aspal terangkat dan menggulung akibat diduga tergerus air banjir dari saluran got di sisi jalan.

Beberapa bagian bahkan menunjukkan lapisan aspal pertama yang sudah tampak di permukaan.

Baca Juga: Ketua MPR Tanggapi Kasus Tewasnya Bocah di Tual Maluku Dipukul Helm Oknum Anggota Brimob

Warga setempat menyayangkan kondisi tersebut. Mereka menilai proyek dengan anggaran miliaran rupiah seharusnya memiliki kualitas konstruksi yang lebih baik dan mampu bertahan dalam kondisi cuaca ekstrem.

Kerusakan jalan yang terjadi dalam waktu singkat memunculkan pertanyaan publik mengenai proses pengerjaan, pengawasan, hingga spesifikasi teknis material yang digunakan.

Apalagi jalan tersebut merupakan akses penting bagi aktivitas masyarakat Desa Kore dan sekitarnya.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak pelaksana proyek maupun instansi terkait di Kabupaten Bima.

Warga berharap pemerintah daerah segera turun tangan untuk mengevaluasi hasil pekerjaan dan melakukan perbaikan secepatnya.

Baca Juga: Poltekpin Siap Dibuka 2026, Sekolah Kedinasan Baru Kementerian Hukum Targetkan Terima 200 Mahasiswa

Kasus ini kembali menjadi pengingat pentingnya pengawasan ketat terhadap proyek infrastruktur yang menggunakan anggaran publik.

Transparansi dan kualitas pekerjaan menjadi kunci agar pembangunan benar-benar memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat, bukan justru menimbulkan kekecewaan dalam waktu singkat.***