POJOKSATU.id, JAKARTA—Muktamar NU ke-35 di Jombang Jawa Timur mengubah tata cara pemilihan Ketua Umum PBNU dari one man one vote menjadi musyawarah via majelis Ahlul Halli wal Aqdi (AHWA).

Dalam acara podcast Dismorning atau Disway, ternyata sosok yang merancang metode ini adalah Prof Muhammad Nuh, mantan Menteri Pendidikan era SBY periode kedua.

Prof Muhammad Nuh merupakan Sekretaris Steering Committee Muktamar ke-35 NU yang telah berakhir pada Senin (31/8/2026) dengan menghasilkan Rais Aam KH Miftachul Akhyar dan Ketum PBNU Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin.

Baca Juga: Gus Lilur Soroti Muktamar ke 35 NU, Ada Panglima Tiba-tiba Umrah, Pasukan Kocar-kacir

M Nuh mengingatkan bahwa pimpinan tertinggi NU merupakan Dewan Syuriah atau Rais Aam, sedangkan Dewan Tanfidziyah bertugas sebagai pelaksana.

"Saya sudah lama mikirkan bab ini. Saya sowan silaturahim ke beberapa kiai sepuh dan seterusnya. Saya sampaikan, kenapa setiap Muktamar pasti panas? Karena sifatnya kompetisi. Kompetisi itu nature-nya adalah mesti panas,”katanya dalam podcast itu.

Lalu dia menyarankan agar dirubah. Dimana satu orang tidak mengusulkan satu, satu cabang tidak mengusulkan satu pilihan, tapi beberapa.

“Sekaligus kita sampaikan alasan akademiknya ya," sambungnya lagi.

Selanjutnya para kiai menyetujui perubahan tersebut serta merumuskan mekanismenya. Kemudian, ia mengungkap muncul dua opsi, yaitu konsep tetap seperti semula dan opsi perubahan.

Dia juga sudah menduga bahwa saat membahas masalah pemilihan ketua umum PBNU dan Rais Aam ini perdebatannya pasti panjang, beda dengan bab atau materi lainnya.

"Dan di situ betul terbukti, perdebatan panjang. Ya, perdebatan panjang. Yang lain-lain perdebatannya relatif simpel, tapi begitu urusan ini, panjang. Ya, itu. Dengan menyampaikan argumen segala macam. Oke,” jelasnya.

“Karena masing-masing sudah menyampaikan argumennya, cara yang terbaik akhirnya kita masuk ke voting. Ya. Kita vote. Dari voting itulah ternyata Alhamdulillah, 73% menghendaki perubahan, yang 27% itu menghendaki tetap. Berarti kita sudah bisa memutuskan model perubahan. Maknanya apa? Maknanya musyawarah sebenarnya," katanya.

Baca Juga: Bergabung dengan NU, Presiden Prabowo Mengaku Sebuah Kehormatan, Ajak Bekerja Keras Semua Bidang

Selanjutnya dipilih 9 orang dari setiap cabang yang memiliki suara terbanyak sebagai anggota AHWA yang akan ditetapkan untuk menentukan Rais Aam dan Ketum PBNU.

“Maka ketemulah 9 terbanyak, dan itulah ditetapkan sebagai para sesepuh, para kiai yang kita beri kepercayaan untuk memilih. Beliau-beliau ini, sekali lagi, itu punya kompetensi, punya kapasitas, punya basyirah, tidak hanya logika tapi punya mata hati untuk memilih itu. Termasuk memilih Rais Aam," ujarnya.

"Jadi kalau dulu hanya memilih Rais Aam, sekarang tidak, memilih Rais Aam dan juga memilih ketua umum," sambungnya.

Menurut penjelasan M Nuh, untuk penentuan Rais Aam sendiri, tidak harus berasal dari sembilan ulama sepuh yang masuk menjadi anggota AHWA, boleh saja calon Rais Aam itu dari luar yang sembilan.

Namun pada kenyataannya ternyata yang dipilih menjadi Rais Aam berasal dari sembilan ulama sepuh anggota AHWA.

Dalam podcast itu, M Nuh juga menyebut tantangan NU ke depan semakin rumit. Sebagai organisasi Islam terbesar di Indonesia, NU tidak bisa mengandalkan kuantitas saja, tetapi juga harus kualitas.

"Tantangan yang kita hadapi semakin rumit, maka ada pergeseran model kepemimpinan, yaitu yang tadinya mengandalkan personal leadership menjadi menjadi collective leadership. Kepemimpinan yang mengandalkan pada orang per orang sudah selesai zamannya,” kata Nuh dalam podcast itu.

“Karena tantangannya semakin beragam. Ya, semakin beragam. Ndak cukup lagi menyelesaikan itu. Sehingga kita geser, ya, kita geser? Kolektif. Karena pergeseran paradigma itulah maka bergeser metode atau mekanisme pemilihannya," katanya.

Ia menjelaskan metode pemilihan yang awalnya bersifat kompetitif (one man one vote) diubah ke mekanisme musyawarah lewat sistem Ahlul Halli wal Aqdi (AHWA) yang diisi oleh kiai-kiai sepuh berkompetensi.

"Bagi ketua umum, yang tadinya itu one man one vote, setiap cabang memilih satu orang satu orang dan dipilih lagi oleh Muktamirin dan seterusnya, setelah mendapat persetujuan Rais Aam, kita ubah. Mengubah ini sama sekali tidak mudah. Ya, oleh karena itu ini dasarnya, ya ini, ini background yang tidak tampak, yang tidak pernah saya jarang saya ceritakan ke publik," katanya.


Tak Maju Calon Ketum PBNU

M Nuh dikutip dari YouTube Dahlan Iskan atau Dismorning, Selasa (1/9/2026) pada tahun 2025, terjadi dinamika di NU.

Dalama bahasa Nuh disebut dinamika, namun Dahlan Iskan di podcast itu sebagai konflik.

PBNU lalu memutuskan menggelar Muktamar sebagai salah satu cara menyelesaikan dinamika tersebut.

Menurut M Nuh yang juga mantan Menteri Pendidikan ini, kepentingan Muktamar harus lebih tinggi dari kepentingan perorangan.

Ketika disinggung Dahlan Iskan, dimana M Nuh adalah seorang teknorat di NU dan tidak banyak yang seperti dirinya di NU, seharusnya Nuh maju sebagai calon Ketua Umum PBNU.

Nuh mengatakan bahwa kalau dia maju, tentu akan susah meyakinkan peserta Muktamar karena dianggap setiap perkataannya akan memiliki kepentingan.

Oleh sebab itu, dalam steering committe (SC) atau panitia pengawas, dia menekankan agar SC tidak memihak siapapun atau bersikap independen.

"Di tim steering committee itu harus tegas betul. Jangan sampai ketarik-tarik, karena memihak pada si A atau memihak kepada si B. Gitu. Jadi tidak boleh begitu. Ya, kita pegang betul," katanya.***