POJOKSATU.id - Ada ironi yang muncul di tengah upaya pemerintah membantu ribuan warga terdampak banjir dan longsor di Aceh, Sumatra Barat, dan Sumatra Utara.
Barang yang sebelumnya merugikan negara datang lewat jalur gelap
Disita dalam operasi penindakan besar, dan biasanya berakhir di tempat pemusnahan kini justru berpeluang menjadi salah satu penolong kebutuhan sandang di wilayah bencana.
Ironi itu bermula dari dua penindakan yang dilakukan Bea Cukai pada awal Desember 2025. Penindakan pertama berlangsung pada 3 Desember di ruas Tol Palembang–Lampung.
Dua truk bermuatan pakaian ballpress ilegal dihentikan petugas.
Di sinilah titik baliknya. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai melalui Direktur Komunikasi Nirwala Dwi Heryanto menyampaikan.
Baca Juga: Terungkap! Truk Bantuan Dibakar Massa, Bukan Kendaraan BNPB Seperti Viral
Bahwa pemerintah sedang membuka opsi untuk memanfaatkan pakaian sitaan tersebut sebagai bantuan bencana bagi wilayah Sumatra.
Opsi itu tentu tidak bisa diputuskan sepihak. Keputusan akhir berada pada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN).
Yang akan menilai kelayakan, jumlah barang, serta urgensi kebutuhan di daerah terdampak.
“Ada opsi untuk menyalurkan (barang sitaan kepada korban bencana)"
"Nanti kita menunggu arahan pemerintah mau mengarahkan kemana. Setelah menjadi barang milik negara, pemanfaatannya berada di bawah kewenangan pemerintah,”
Nirwala Dwi Heryanto, Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa DJBC.
Menyampaikan di Jakarta Timur pada Kamis, sebagaimana dikutip oleh IDN Times pada 11 Desember 2025.
Faktanya, kebutuhan sandang di wilayah bencana memang meningkat tajam.
Laporan resmi dari BNPB menunjukkan ribuan warga di Aceh dan Sumatra Barat membutuhkan pakaian bersih, terutama setelah banjir besar pada awal Desember.
Banyak keluarga kehilangan pakaian mereka akibat rumah terendam atau hanyut.
Kondisi serupa juga terjadi di sebagian wilayah Sumatra Utara yang diterjang longsor dan hujan ekstrem.
Karena itu, wacana penyaluran pakaian sitaan ini langsung mendapat sorotan.
Di satu sisi, pemanfaatan barang ilegal dianggap sebagai langkah efektif barang yang sebelumnya merusak pasar domestik justru bisa membantu warga yang kesulitan.
Di sisi lain, pemerintah tetap harus memastikan bahwa barang tersebut benar-benar layak pakai dan tidak menimbulkan masalah baru.
Bea Cukai menegaskan bahwa barang-barang tersebut tidak akan dilepas ke pasar sehingga tidak mengganggu industri tekstil lokal.
Jika disalurkan sebagai hibah, penyaluran dilakukan secara resmi dan terbatas melalui mekanisme bantuan darurat.
Pemerintah pusat akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah serta instansi kebencanaan agar distribusinya tepat sasaran.
Yang membuat isu ini semakin menarik adalah ironi wilayah.
Sebagian barang yang ditindak di Tol Palembang–Lampung memang diduga ditujukan untuk peredaran di Sumatra.
Artinya, pakaian-pakaian yang sebelumnya masuk ke Sumatra secara tidak sah.
Kini mungkin kembali lagi ke tanah yang sama bukan untuk diperjualbelikan, melainkan untuk menghangatkan warga yang rumahnya porak-poranda.
Hingga kini, DJBC masih menunggu keputusan final dari DJKN.
Baca Juga: Terungkap! Truk Bantuan Dibakar Massa, Bukan Kendaraan BNPB Seperti Viral
Namun opsi itu telah terbuka, dan pemerintah memberi sinyal bahwa kebutuhan warga terdampak bencana menjadi prioritas utama.
Jika keputusan hibah disetujui, ribuan potong pakaian sitaan itu akan memulai perjalanan baru yang jauh berbeda dari niat awal para pengirimnya.***
