POJOKSATU.id – Badan Akuntabilitas Publik (BAP) Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia menaruh perhatian khusus terhadap sejumlah temuan kerugian negara di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB).
Wakil Ketua BAP DPD RI, Yulianus Henock Sumual, menyebut NTB termasuk daerah dengan temuan signifikan.
Namun demikian, tren kerugian negara di NTB dinilai mulai menurun.
“Kami berharap kerugian negara di NTB terus menurun. Uang rakyat harus dipertanggungjawabkan, jangan sampai digunakan untuk kepentingan pribadi. Belanja daerah harus transparan dan akuntabel,” ujar Yulianus dalam kunjungannya ke NTB.
Ia menjelaskan, kedatangan BAP ke NTB bertujuan melakukan pemantauan dan supervisi langsung atas pelaksanaan fungsi pengawasan.
Yulianus juga mengapresiasi Kepala BPK Perwakilan NTB, Suparwadi, yang meski baru tujuh bulan menjabat sudah menunjukkan perbaikan.
Di sisi lain, Kepala BPK Perwakilan NTB, Suparwadi, memaparkan sebagian besar catatan temuan berkaitan dengan belanja daerah, seperti kelebihan bayar, kurang bayar, hingga belanja yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.
“Memang masih sering kami temukan kelebihan bayar atau kurang bayar dalam proyek di lingkungan OPD. Walaupun nilainya relatif kecil, karena berulang, hal ini harus menjadi perhatian serius,” jelasnya.
BPK NTB disebut terus melakukan pemantauan dan menindaklanjuti setiap temuan agar segera dikembalikan ke kas daerah.
Salah satunya terkait kerugian senilai Rp4 miliar yang kini masih dalam proses penyelesaian.
“Kami pastikan koordinasi dengan pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota berjalan baik. Mereka juga sudah menunjukkan komitmen memperbaiki tata kelola keuangan daerah,” tegas Suparwadi.
