POJOKSATU.id, JAKARTA— Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menyoroti banyaknya pihak yang tak suka dengan langkah Presiden Prabowo memperketat pengawasan proyek-proyek besar.
Hal ini diungkap Sufmi Dasco Ahmad saat menjadi keynote speaker dalam diskusi bertajuk Paparan Pembangunan Indonesia 2025 “Harapan dan Tantangan” di Hotel Sahid Jaya, Jakarta Pusat, Selasa (7/1/2025).
Diketahui, Presiden Prabowo memperketat pengawasan proyek-proyek besar melalui pendampingan aparat penegak hukum seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan Agung.
Baca Juga: Bocah 6 Tahun Ditemukan Tak Bernyawa di Ruko Kosong di Bekasi, Korban Diduga Dibuang
"Pak Prabowo agak keras dalam pendampingan di kementerian, lembaga dengan melibatkan aparat penegak hukum, KPK, maupun kejaksaan dalam rangka mengawal proyek-proyek yang bersifat besar," jelas Sufmi Dasco Ahmad.
Dasco mengajak seluruh elemen masyarakat mendukung dan mengawal kebijakan-kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk kepentingan rakyat.
Dia optimistis, dengan dukungan dan kerja sama semua pihak, kebijakan pro-rakyat yang digagas Presiden Prabowo dapat terlaksana dengan baik, meski menghadapi tantangan baik dari dalam maupun luar negeri.
Baca Juga: PSSI Gagal Datangkan Van Gaal, Ucapkan Selamat untuk Kluivert, Begini Bocoran dari Ruud Gullit
Dasco juga menyebut berbagai tantangan dan gangguan sudah dirasakan pemerintahan Prabowo Subianto meski belum genap 100 hari bekerja usai dilantik menjadi Presiden RI Oktober 2024 lalu.
"Dalam pemerintahan yang kurang dari 100 hari, sudah banyak gangguan, walaupun kecil, tapi lumayan mengganggu," kata Dasco.
Gangguan tersebut bahkan dirasakan salah satunya dari kepentingan asing yang merasa terganggu dengan kebijakan hilirisasi pemerintah.
"Kita sudah lihat bahwa kepentingan asing di sini sangat besar, mereka tentunya tidak happy kalau kita melakukan hilirisasi," tegas Sufmi Dasco Ahmad.***
