POJOKSATU.id - Majelis Ulama Indonesia (MUI) meminta pemerintah segera menetapkan musibah banjir bandang Sumatra (Aceh; Sumatra Utara; dan Sumatra Barat) sebagai Bencana Nasional.
Hal tersebut disampaikan Ketua MUI KH Anwar Iskandar, berdasarkan tingkat kerusakan, jumlah korban, serta besarnya kerugian akibat banjir bandang di Sumatra, sehingga layak dikategorikan sebagai Bencana Nasional.
“Apalagi banyak daerah bencana di Sumatra seperti Aceh, Sumut dan Sumbar ini telah meluluhlantakan seluruh infrakstruktur seperti jalan dan jembatan, juga rumah penduduk serta gedung sekolah, tempat peribadatan," ujarnya dilansir dari MUI Digital.
Selain itu, KH Anwar menyatakan tidak sedikit korban yang belum ketemu bahkan belum tersentuh bantuan.
"Di sisi lain, kemampuan pemerintah daerah juga sangat terbatas,” sambungnya.
Berdasarkan pertimbangan itu, ia berharap pemerintah segera menaikkan level penanganan agar penanggulangan di Sumatra dapat dilakukan secara lebih komprehensif.
Terlebih, sejumlah daerah terdampak masih sulit diakses relawan karena kerusakan jalur transportasi yang sangat parah hingga bantuan terpaksa dikirim melalui udara.
KH Anwar menyadari bahwa penetapan status Bencana Nasional membutuhkan kajian sangat mendalam.
Baca Juga: Update Korban Banjir Bandang Sumatra: 442 Orang Meninggal, 402 Belum Ditemukan
Meski begitu, Pengasuh Pondok Pesantren Al Amin, Kediri, itu percaya lembaga teknis seperti BNPB dapat memberikan masukan yang komprehensif kepada Presiden Prabowo Subianto.
“Termasuk masukan dari pemerintah daerah agar bisa memberikan laporan tentang situasi di lapangan seobjektif mungkin agar Presiden tidak salah dalam mengambil keputusan. Bahkan laporan dari kawan-kawan MUI Sumatra juga membenarkan bahwa situasi di lapangan benar-benar darurat,” tuturnya.
Sementara itu, laporan di lapangan menunjukkan bahwa belum semua korban terdampak tertangani dengan baik.
Di Aceh, banjir masih terjadi terutama di kawasan Aceh bagian Timur. Situasi semakin sulit karena jaringan komunikasi lumpuh sehingga relawan dan aparat mengalami hambatan untuk mengidentifikasi kondisi sebenarnya.
“Sinyal HP saja tidak ada, sehingga ini makin memberatkan. Belum lagi kelangkaan BBM dan mulai naiknya harga-harga kebutuhan pokok masyarakat,” tambahnya.
Dalam kesempatan itu, KH Anwar mengajak masyarakat berpartisipasi aktif membantu korban bencana di Sumatra. Ia menekankan pentingnya koordinasi agar distribusi bantuan merata dan tidak menumpuk di satu titik.
“Koordinasi ini sangat penting agar ada pemerataan bantuan terhadap para korban. Terutama para korban yang berada di daerah-daerah yang terisolasi karena terputusnya akses jalan,” pungkasnya.
MUI sendiri tengah membuka rekening untuk warga terdampak bencana. Dan, saat ini sedang melakukan identifikasi kebutuhan korban bencana, mulai dari peralatan salat, sembako, selimut serta kebutuhan lain seperti makanan instan.
Di bawah koordinasi Ketua MUI Bidang Penanggulangan Bencana KH Nusron Wahid, MUI telah mendapatkan atensi dan komitmen dari berbagai pihak yang mempercayakan penyalurannya melalui MUI.
Baca Juga: Warga Bisa Koreksi Data Bansos, Mekanisme Usul-Sanggah Melalui Sistem SIKS-NG Resmi Dijalankan
MUI dalam waktu dekat akan segera menyalurkan bantuan senilai kurang lebih 1,5 M dan semua itu akan diwujudkan dalam bentuk barang.
MUI juga telah memutuskan untuk membuka rekening donasi guna meringankan beban para korban yang masih banyak membutuhkan bantuan.
Rekening donasi tersebut akan di umumkan melalui Website MUI (MUI.OR.ID) dengan nomor rekening 1019188560 atas nama Majelis Ulama Indonesia.
Sementara itu, sebelumnya, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sebelumnya menjelaskan alasan bencana banjir di Sumatera Utara, Aceh, dan Sumatera Barat belum ditetapkan sebagai Bencana Nasional.
BNPB menekankan bahwa penetapan status tersebut memiliki parameter yang sangat spesifik.
Baca Juga: Terungkap! Ini Faktor Utama yang Membuat Banyak Peserta Gagal Substantif PPG
"Kita tidak perlu diskusi panjang lebar ya, yang dimaksud dengan status bencana nasional yang pernah ditetapkan oleh Indonesia itukan Covid-19 dan Tsunami 2004. Cuma dua itu yang bencana nasional. Sementara setelah itu banyak terjadi bencana gempa Palu, gempa NTB kemudian gempa Cianjur (bukan bencana nasional)," ujar Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto.
Suharyanto menambahkan, penetapan status bencana nasional mempertimbangkan skala korban dan tingkat kesulitan akses menuju lokasi bencana.
"Mungkin dari skala korban ya, kemudian juga kesulitan akses, rekan-rekan media bisa bandingkan saja dengan kejadian sekarang ini," ujarnya.
Dia mengklaim bahwa situasi mencekam banjir bandang Sumatera hanya karena viral di media sosial.
"Memang kemarin kelihatannya mencekam ya, kan berseliweran di media sosial, nggak bisa bertemu segala macam. Tapi begitu sampai ke sini sekarang rekan media tadi hadir di lokasi dan tidak hujan," sebutnya. ***
