POJOKSATU.id — Kasus dugaan korupsi pengadaan mesin jahit senilai Rp9 miliar di Jakarta Timur membuka lagi luka lama tentang bagaimana uang rakyat dikelola.
Proyek yang sejatinya untuk mendukung pelaku UMKM justru berubah menjadi sorotan publik setelah Kejaksaan Negeri Jakarta Timur turun tangan melakukan penyelidikan.
Penggeledahan dilakukan di kantor Suku Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM (PPKUKM) Jakarta Timur dan sebuah perusahaan distributor di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara.
Dari lokasi itu, penyidik menyita sejumlah dokumen, termasuk CPU dan berkas anggaran. Hingga kini, belum ada pihak yang ditetapkan sebagai tersangka.
Transparansi Diuji
Pemprov DKI Jakarta kini menghadapi ujian serius soal transparansi pengelolaan anggaran publik.
Program bantuan seperti mesin jahit ini sejatinya menjadi simbol dukungan pemerintah kepada pelaku usaha kecil.
Namun, dugaan adanya mark-up harga dan penyimpangan administrasi membuat publik kembali meragukan sistem pengadaan di tingkat kota.
Wali Kota Jakarta Timur, Munjirin, menegaskan bahwa pihaknya menghormati penuh proses hukum dan siap mendukung Kejari dalam pengusutan kasus tersebut.
Baca Juga: Shopee Jagoan UMKM Naik Kelas Jadi Web Series Lokal yang Menarik Perhatian Masyarakat
Ia menilai, penyidikan ini penting agar tata kelola pemerintahan di wilayahnya makin bersih.
“Kami terbuka dan mendukung langkah aparat hukum. Ini kesempatan untuk introspeksi bersama,” ujar Munjirin.
Kasus ini bukan kali pertama proyek bantuan sosial dan UMKM tersandung masalah hukum. Beberapa tahun terakhir, BPKP juga menyoroti lemahnya sistem verifikasi dan pelaporan di sejumlah program bantuan.
DKI sendiri telah menerapkan sistem pengadaan elektronik (SPSE), namun praktik di lapangan sering kali tidak sejalan.
Ada banyak celah dalam tahap perencanaan, verifikasi penerima manfaat, hingga pelaksanaan distribusi barang.
Bagi pelaku UMKM, kasus ini menghadirkan rasa kecewa.
Bantuan yang seharusnya menjadi angin segar justru menimbulkan kecurigaan baru.
Banyak yang berharap penyidikan ini bisa membawa perubahan nyata dalam tata kelola proyek pemerintah.
Baca Juga: Shopee Jagoan UMKM Naik Kelas Jadi Web Series Lokal yang Menarik Perhatian Masyarakat
Publik kini menanti hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang akan menentukan ada atau tidaknya kerugian negara.
Lebih dari sekadar angka, kasus mesin jahit Rp9 miliar ini adalah pengingat bahwa setiap rupiah uang rakyat menuntut pertanggungjawaban.***
