POJOKSATU.ID - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengingatkan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) serta kementerian dan lembaga terkait agar segera mengajukan kebutuhan anggaran penanganan bencana di wilayah Sumatera.
Ia menegaskan, pemerintah telah menyiapkan dana sehingga tidak boleh ada keterlambatan dalam penyaluran bantuan kepada masyarakat terdampak.
Imbauan tersebut disampaikan Purbaya usai membuka perdagangan di Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Jumat (2/1/2026).
Baca Juga: Pemberlakuan KUHP dan KUHAP Baru Disorot Publik, KPK Pastikan Tetap Jalan Sesuai Aturan
Menurutnya, kecepatan administrasi menjadi kunci agar bantuan negara bisa segera diterima oleh korban bencana.
Purbaya menekankan bahwa pemerintah pusat telah mengalokasikan anggaran kebencanaan yang cukup.
Karena itu, ia meminta BNPB dan instansi terkait tidak ragu atau menunda pengajuan anggaran dengan alasan prosedural.
Baca Juga: Lulus PPG 2025 dan NRG Sudah Terbit, Benarkah TPG Bisa Cair Tahun 2026? Simak Penjelasannya
“Dananya sudah tersedia. Tinggal diajukan sesuai mekanisme agar bisa segera disalurkan,” tegas Purbaya, dikutip pojoksatu.id dari kompas.com
Ia mengingatkan bahwa keterlambatan pengajuan anggaran dapat berdampak langsung pada lambannya bantuan di lapangan.
Dalam situasi darurat, kecepatan respons pemerintah sangat menentukan pemulihan kondisi masyarakat.
Menurut Purbaya, anggaran negara memang dirancang agar fleksibel dalam menghadapi kondisi luar biasa seperti bencana alam.
Oleh karena itu, seluruh kementerian dan lembaga diminta memahami bahwa prosedur penganggaran tidak boleh menjadi penghambat penanganan darurat.
Bencana banjir dan longsor yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera dalam beberapa waktu terakhir telah menimbulkan kerusakan infrastruktur dan mengganggu kehidupan masyarakat.
Baca Juga: Kejadian Pilu Warakas, Mulut Ibu Bersama 2 Anaknya Berbusa, Diduga Keracunan Makanan
Pemerintah pusat pun berulang kali menegaskan komitmennya untuk hadir dan memastikan kebutuhan dasar warga terpenuhi.
Purbaya juga menilai koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah harus diperkuat.
Pengajuan anggaran yang cepat dan tepat akan memudahkan pemerintah menyalurkan bantuan logistik, mempercepat pembangunan hunian sementara, serta mendukung pemulihan ekonomi warga terdampak.
Ia menegaskan, Kementerian Keuangan siap mendukung seluruh kebutuhan anggaran penanganan bencana sepanjang diajukan sesuai aturan.
Pemerintah, kata Purbaya, tidak ingin ada alasan keterbatasan dana dalam penanganan bencana.
“Kalau kebutuhan sudah jelas dan diajukan, tidak ada alasan bantuan tertunda,” ujarnya.
Baca Juga: Gaji Cuma Rp868 Ribu, Curhatan Petugas SPBU Solear Tangerang Viral dan Bikin Netizen Murka
Pernyataan Menkeu ini sekaligus menjadi penegasan bahwa negara hadir dalam situasi darurat.
Pemerintah ingin memastikan bahwa seluruh proses, mulai dari perencanaan hingga realisasi anggaran, berjalan cepat dan efektif.
Di sisi lain, masyarakat di daerah terdampak berharap langkah ini benar-benar diikuti dengan tindakan konkret di lapangan.
Mereka menanti percepatan bantuan, terutama untuk kebutuhan mendesak seperti pangan, air bersih, layanan kesehatan, dan tempat tinggal sementara.
Dengan dorongan langsung dari Menteri Keuangan, diharapkan BNPB dan kementerian terkait segera bergerak cepat agar bantuan pemerintah dapat segera dirasakan oleh masyarakat yang membutuhkan.***
